ARUSBAWAH.CO - Jembatan Mahakam disepakati DPRD Kaltim dan Pemprov untuk ditutup sementara usai ditabrak kapal tongkang.
Kepastian ini, usai adanya pertemuan antara eksekutif dan legislatif di Jakarta pada Rabu (19/2/2025).
Di pertemuan itu, Komisi II DPRD Kaltim melakukan rapat bersama dengan pihak Pemprov, diwakili Sekprov serta pihak terkait, termasuk KSOP Samarinda.
Dalam keterangannya kepada media, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan bahwa eksekutif dan legislatif di Kaltim sepakat untuk menghentikan sementara aktivitas di Jembatan Mahakam.
"Sudah sepakat, untuk sementara aktivitas (kendaraan) di Jembatan Mahakam dihentikan," ucap Sri Wahyuni.
Meski demikian, belum diketahui tanggal pasti penutupan Jembatan Mahakam itu.
Diketahui, hasil dari rapat antara dewan-pemprov itu sudah dibuatkan berita acara berupa rekomendasi untuk penghentian sementara aktivitas di Jembatan Mahakam.
Rekomendasi ini diteruskan ke BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) Kaltim.
Diberitakan sebelumnya, kapal tongkang Indosukses 28 yang ditarik Tugboat (TB) MTS 28 menabrak pilar Jembatan Mahakam pada Minggu (16/2/2025) lalu.
Saat itu, kapal mengangkut muatan kayu dalam jumlah banyak.
Usai ditabrak, diketahui bahwa fender pelindung jembatan itu kini hilang tak tahu rimbanya.
Hilangnya fender pelindung jembatan itu dikonfirmasi oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Hendro Satrio, kepada awak media beberapa hari lalu.
Ia sebut, ada dua fender Jembatan Mahakam yang kini tak tahu ada di mana, usai kapal tongkang itu menabrak pilar jembatan.
“Dua fender yang kami pasang, ditancap hingga dasar sungai ditabrak kapal yang kini hilang,” ujarnya dalam rekaman video yang didapatkan redaksi Arusbawah.co.
Soal ini, Hendro Satrio pun menyatakan bahwa butuh biaya besar untuk membuat fender pelidung jembatan tersebut.
Dari history pembuatan fender sebelumnya di 2018 lalu, untuk dua fender jembatan membutuhkan biaya sekitar Rp 35 Miliar.
Itu adalah biaya pada tahun 2018 atau 7 tahun lalu.
“Kami membuat dulu tahun 2018 Rp35 miliar,” katanya.
Dasar soal kerusakan dan hilangnya fender pelindung ini pula yang membuat dewan di Komisi II adakan pertemuan dengan pihak terkait di Jakarta pada Rabu kemarin.
Di kesempatan itu, Husni Fachruddin, anggota Komisi II DPRD Kaltim dari Partai Golkar, sampaikan kekecewaannya atas apa yang terjadi.
Ia menilai ada lempar tanggung jawab, usai kejadian tersebut terjadi.
“Bapak bapak yang hadir disini terkesan lempar tanggung jawab, merasa tidak bersalah, mempresentasikan tugas dan tanggung jawabnya serta meminta bantuan dari kekurang-kekurangannya, ini kan tidak masuk akal,” singgung Ayub, biasa ia disapa.
Tak mau demikian, Ayub meminta ada pihak tanggung jawab soal ini.
“Maka saya meminta, KSOP, Pelindo dan (pihak perusahaan swasta) bertanggung jawab, hitung kerugian, ganti semuanya, jangan ada uang negara membantu persoalan ini, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan akan berulang kembali, pasti itu karena tidak ada tindakan tegas,” katanya.
Lebih lanjut, hingga berita ini ditulis, tim redaksi masih mencoba mencari konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Termasuk untuk dugaan perusahaan swasta yang memiliki muatan kayu di kapal tongkang tersebut. (pra)
