Ia katakan bahwa program Gratispol akan mencakup seluruh jenjang pendidikan dari SMA/SMK hingga perguruan tinggi.

“Yang pasti, kita ingin masyarakat Kaltim bisa mengakses pendidikan dengan lebih mudah dan tidak terbebani biaya,” katanya.

Rencananya, program ini akan mulai berjalan saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025.

Menanggapi hal itu, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Mulawarman, Eddy Iskandar, menilai bahwa pendidikan memang harus menjadi prioritas pembangunan.

Menurutnya, pendidikn memang cara tercepat untuk membangun masyarakat modern, bukan sekadar membangun infrastruktur.

Namun, Eddy mengingatkan bahwa pendidikan tidak hanya bisa digenjot dari sisi kuantitas, seperti memastikan lebih banyak siswa bersekolah.

“Kalau hanya mengejar angka, misalnya dari SMA ke perguruan tinggi, tapi kualitasnya rendah, maka program ini bisa jadi tidak efektif,” katanya pada Senin (24/02/2025).

Ia mencontohkan bahwa pendidikan modern seharusnya juga mencakup pola pikir yang lebih tertata, seperti budaya membuang sampah pada tempatnya, kebiasaan membaca, dan diskusi yang berkualitas.

“Kalau program pendidikan gratis hanya berorientasi pada angka dan tidak membangun kualitas berpikir, outputnya akan biasa saja,” tambahnya.