IPW Ingatkan Fokus Utama Bukan Isu Aparat

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai, isu dugaan keterlibatan aparat tidak boleh menutupi persoalan utama dalam peristiwa ini.

Menurut dia, fokus penyelidikan seharusnya diarahkan pada penyebab kapal tongkang bisa menabrak jembatan yang merupakan fasilitas umum.

“Yang paling penting itu bukan soal aparat penegak hukum. Yang utama adalah peristiwa jembatan Mahulu ditabrak,” kata Sugeng, kepada redaksi Arusbawah.co saat dihubungi pada, Rabu (28/1/2026).

IPW Tekankan Pentingnya Status Izin Tambatan Buoy

Sugeng meminta agar semua pihak berhati-hati menyikapi informasi yang beredar.

Ia menekankan bahwa status hukum tambatan buoy harus dipastikan terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan lebih jauh.

“Kata kuncinya itu izin. Tambatan buoy itu punya izin atau tidak, dan siapa yang mengoperasikan. Itu yang harus dikonfirmasi,” ujarnya.

Propam Diminta Turun Jika Buoy Terbukti Ilegal

Kata Sugeng, aparat penegak hukum baru bisa didalami keterlibatannya apabila terbukti bahwa tambatan buoy tersebut tidak memiliki izin atau merupakan tambatan ilegal.

Jika kondisi itu terbukti, mekanisme pengawasan internal di kepolisian harus dijalankan.

“Kalau memang tidak ada izin dan ternyata dikelola atau dilindungi oknum polisi, ya harus diturunkan Propam dari Polda Kaltim. Tapi buktikan dulu,” katanya.

Faktor Teknis Pelayaran Jadi Sorotan IPW

IPW juga menyoroti faktor teknis pelayaran sebagai bagian penting dari penyelidikan.

Sugeng menyebut, tabrakan jembatan tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan kelalaian operator kapal.

“Ditabraknya jembatan itu bisa karena kelalaian. Bisa karena muatan berlebih, bisa karena tidak ahli, atau tidak punya keahlian yang cukup. Semua itu harus diperiksa,” ujarnya.