“Penyelesaian fasilitas SPPG ini menjadi kunci agar MBG bisa berjalan penuh dan menjangkau penerima manfaat sesuai target. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan selesai pada awal Januari 2026,” tambah Martinus.
Investor Sudah Ada, Tapi Terhambat Regulasi dan Sinkronisasi
Martinus menekankan, pihak lokal dan calon investor sudah siap mendukung, termasuk dalam hal logistik, distribusi, dan pengelolaan program di lapangan.
Namun, hambatan administratif dan koordinasi antar-instansi membuat implementasi MBG di Mahulu tertunda.
“Kesiapan dari pihak lokal sebenarnya sudah ada, tinggal menunggu akses portal agar semua rencana bisa dijalankan. Ini menunjukkan bahwa kendala di lapangan bukan soal dana, tetapi sinkronisasi kebijakan dan kesiapan infrastruktur,” jelas Martinus.
Pemerintah pusat dan daerah telah mendorong percepatan MBG sebagai salah satu program strategis nasional untuk pemenuhan gizi anak, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Namun, kasus Mahakam Ulu memperlihatkan bahwa keberadaan investor dan anggaran saja tidak cukup. Akses fisik, sarana distribusi, dan kelengkapan administrasi menjadi faktor penentu keberhasilan program.
