ARUSBAWAH.CO - Permasalahan lambatnya pencairan insentif bagi guru honorer di sekolah swasta Kalimantan Timur menuai perhatian dari anggota DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi.
Darlis menekankan bahwa insentif bukan sekadar bantuan, melainkan hak yang harus diberikan tepat waktu sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi para pendidik.
“Insentif itu bukan cuma bantuan, itu bentuk nyata penghargaan atas perjuangan para guru, khususnya mereka yang bertugas di sekolah swasta dan daerah terpencil,” tegas Darlis, Selasa (27/5/2025).
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis mengungkapkan bahwa akar dari keterlambatan pencairan banyak bersumber dari ketidaktepatan data yang dikirim oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Proses pencairan sangat bergantung pada akurasi dan kelengkapan data yang disampaikan daerah. Kalau datanya belum siap atau ada kekeliruan, tentu verifikasi dari pusat akan terhambat,” jelasnya.
Ia menyoroti lemahnya koordinasi dan sinkronisasi data antara sekolah, dinas pendidikan, dan kementerian sebagai hambatan utama.
Data yang tidak diperbarui memperlambat proses validasi, dan akhirnya, insentif pun terhambat.
Darlis pun menekankan pentingnya pembaruan rutin melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang menjadi acuan utama berbagai program bantuan pemerintah.
“Jika sekolah tidak memperbarui data guru di Dapodik, maka banyak hak mereka yang akan terabaikan. Ini bukan perkara sepele, ini soal kesejahteraan mereka,” katanya serius.
Lebih lanjut, Darlis menegaskan bahwa Komisi IV akan terus mendorong penguatan sinergi lintas sektor demi mempercepat pencairan dan mencegah keterlambatan serupa di masa depan.
“Kami berkomitmen menyediakan ruang dialog bagi para guru honorer agar mereka bisa menyampaikan keluhannya secara langsung. Mereka adalah garda terdepan pendidikan, apalagi di pelosok-pelosok negeri,” tutupnya. (adv)
