ARUSBAWAH.CO -  Gubernur Rudy Mas’ud mencopot Muhammad Yamin dari kursi Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara).

Keputusan itu diambil saat masa jabatan Yamin sejatinya masih berjalan hingga 2028.

Sinyal pergantian itu sudah terlihat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar di Harum Resort Balikpapan, Kamis (5/3/2026) lalu.

Dalam rapat itu, dua nama langsung dimunculkan sebagai calon pengganti yakni Romy Wijayanto dan Amri Mauraga.

Dua nama ini disebut sudah lolos uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim.

Tapi sampai sekarang, statusnya masih sebatas calon.

Belum ada keputusan final siapa yang akan duduk sebagai dirut definitif.

Alasan: Kasus Kredit Fiktif di Kaltara Jadi Soal

Di balik pergantian Muhammad Yamin, ada persoalan yang lebih dalam dari sekadar rotasi jabatan.

Rudy Mas’ud langsung menyebut pergantian Muhammad Yamin itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di wilayah Kalimantan Utara.

“Nanti kalau dibuka semua malah ribut. Di antaranya saja,” kata Rudy, setengah menahan penjelasan panjang saat ditanya wartawan pada, Senin (30/3/2026).

Kasus yang dimaksud Rudy Mas’ud adalah dugaan kredit fiktif yang saat ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara.

“Di Kaltara terjadi tindak pidana korupsi. Itu yang harus dibunyikan,” ujarnya.

Dalam kasus kredit fiktif itu, penyidik polda Kaltara menemukan adanya penyimpangan terstruktur melalui penggunaan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif sebagai jaminan kredit.

Selain itu, Penyidik juga menemukan sedikitnya 47 fasilitas kredit yang diduga menggunakan jaminan bermasalah.

Rinciannya menyebar di beberapa wilayah 25 fasilitas di kantor wilayah Kaltara, 17 di Kabupaten Nunukan, dan 5 lainnya di Tanjung Selor.

Jumlah saksi yang diperiksa pun tidak sedikit.

Sekitar 100 orang telah dimintai keterangan, mulai dari internal bank, debitur, hingga pihak pelaksana proyek.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut kerugian negara mencapai Rp208 miliar.

Sementara itu, enam orang sudah ditetapkan sebagai tersangka empat di antaranya ditahan di Polda Kaltara, dua lainnya dititipkan di Lapas Cipinang karena kasus berbeda.

Dua tersangka diketahui pernah menjabat sebagai kepala cabang Bankaltimtara.

Penyitaan Aset dan Barang Bukti

Dalam proses penelusuran aset, aparat juga menyita berbagai barang dengan nilai total sekitar Rp30 miliar.

Selain itu, ada uang tunai hampir Rp3,9 miliar yang ikut diamankan.

Bahkan, satu pucuk senjata api jenis Walther PPKS turut disita dari salah satu pihak yang terlibat.

“Orangnya ditahan. Ratusan miliar uang rakyat hilang. Masa mau dibiarkan?” kata Rudy.

Rudy Mas’ud: Kinerja Bankaltimtara Turun, Deviden Jauh dari Target

Namun, Kata Rudy Mas’ud persoalan hukum di tubuh Bankaltimtara bukan satu-satunya alasan pencopotan Muhammad Yamin.

Rudy Mas’ud juga menyinggung soal kinerja Bankaltimtara yang dinilai menurun tajam, terutama dalam hal kontribusi deviden ke kas daerah dari 2024 ke 2025.

Rudy Mas’ud memaparkan, target deviden Bankaltimtara yang sudah dimasukkan dalam APBD Kaltim sebesar Rp338 miliar ternyata meleset jauh.

Kata dia, Realisasinya hanya Rp191 miliar.

“Bagaimana mau kita pertahankan kah?,” tambahnya.

Selisihnya cukup lebar, dan bagi pemerintah daerah, itu bukan angka kecil.

“Kinerja turun. Dari 338 miliar jadi 191 miliar,” ujar Rudy Mas’ud tegas.

Disebut Berdampak ke APBD Kaltim

Penurunan itu, kata dia, berdampak langsung pada struktur anggaran pemerintah daerah.

Pemprov menurut Rudy Mas’ud terpaksa melakukan penyesuaian dalam APBD Perubahan 2025.

Rudy Mas’ud menyebut APBD perubahan seharusnya menambah pendapatan, bukan mengoreksi turun tajam.

“Hari ini semua kepala daerah tidak sesuai target. APBD harus diubah. Biasanya bertambah, ini malah berkurang,” demikian kata Rudy Mas’ud.

(wan)