“Banyak yang memerlukan beasiswa. Artinya, dari sisi skala jumlah bantuan dan keberpihakan pada APBD untuk pendidikan harus saling ditingkatkan dari tahun ke tahun,” tambahnya.

Terkait program “Gratispol,” Purwadi menilai bahwa program tersebut bisa saja dilaksanakan, namun harus diiringi dengan perencanaan dan eksekusi yang matang.

“Sebenarnya semua program bisa saja, tetapi dengan catatan harus pintar cara eksekusi, hitung-hitungannya, dan menjelaskan ke masyarakat dengan benar,” jelasnya.

Purwadi menekankan bahwa calon gubernur harus bisa menjelaskan program dari awal hingga akhir dengan jelas agar publik tidak menilai secara setengah-setengah.

Sementara itu, pasangan calon nomor 1 memperkirakan bahwa program “Gratispol” ini bisa menghabiskan anggaran sebesar Rp 2 triliun.

Dari penjelasan Calon Wakil Gubernurnya, APBD wajib menganggarkan sebesar 20% untuk pendidikan, jadi jika APBD 2024 Kaltim sebesar 25 Triliun, artinya untuk pendidikan seharusnya sebesar Rp 5triliun, jika dianggarkan Rp. 10 juta per orang dengan jumlah perkiraan mahasiswa dan pelajar 200ribu jiwa maka, hanya cukup Rp. 2 triliun untuk menggratiskan sekolah tingkat SMA, S1 hingga jenjang S3.

Menurut Purwadi, program beasiswa yang ditawarkan oleh kedua calon gubernur dapat disesuaikan dengan kondisi tiap daerah di Kalimantan Timur, mengingat perbedaan karakteristik antara daerah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan.

Oleh karena itu, dia sampaikan, penting bagi para calon gubernur untuk merinci setiap program dengan jelas agar masyarakat dapat memahami manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam merealisasikan janji-janji tersebut. (ale)