Namun, ia tekankan lagi bahwa pengumuman nama-nama kepala daerah terlibat judi online itu akan dilakukan, jika sanksi awal tidak membuat kepala daerah berhenti terlibat judi online.

Dia menjelaskan bahwa sanksi awal bagi kepala daerah kepala daerah definitif berupa teguran tertulis. Apabila tidak menggubris, maka akan diumumkan kepada publik.

Selanjutnya, Tito akan pro aktif dan berkoordinasi dengan PPATK meminta data keterlibatan kepala daerah yang bermain judi online.

Saat ini, dia mengaku baru mendengarnya dari laporan PPATK dalam rapat di Komisi III DPR.

"Nah saya belum tahu ini siapa saja, nanti saya akan proaktif mempertanyakan, minta informasi kepada PPATK," kata Tito. (pra)