Beleid ini mengatur ketentuan soal kewenangan menteri pendidikan dalam menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang menjadi dasar perguruan tinggi menetapkan uang kuliah yang harus ditanggung mahasiswa dan keluarganya.

Salah satunya soal pertimbangan penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Ada 3 acuan yang harus dipakai menteri pendidikan dalam menetapkan standar tersebut;

a. Capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

b. Jenis program studi

c. Indeks kemahalan wilayah.

Standar itulah yang kemudian dipakai perguruan tinggi negeri dalam menentukan tarif biaya pendidikan.

Akan tetapi, sebenarnya, pihak dari perguruan tinggi tidak bebas dalam menentukan tarif biaya pendidikan tersebut.

Hal itu karena dalam pasal 6 beleid itu, perguruan tinggi tetap diberikan beberapa pagar atau aturan pembatas sebelum akhirnya bisa menetapkan UKT.

Aturan-aturan itu di antaranya:

1. Harus menetapkan tarif biaya pendidikan dengan berkonsultasi dengan menteri

2. Tarif biaya pendidikan harus ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi; mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.

Lalu, masuk pada tahun ini, Menteri Nadiem Makarim kemudian menerbitkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, yang mengatur UKT lebih lanjut,