Akan tetapi, jika dibandingkan dengan jumlah pemulihan kerugian, hanya berkisar di angka Rp 27,5 Triliun.

Angka ini, sudah jelas tak bisa menutupi dampak korupsi yang berpengaruh pada seluruh aspek ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Mareta Sari dari pihak Jatam Kaltim, menyoroti soal adanya ratusan tambang ilegal di Kaltim yang sampai saat ini belum jelas penanganannya. Dari sana, Mareta menilai ada dugaan hal ini sangat erat kaitannya dengan korupsi SDA yang masih dilestarikan di Kaltim.

"Jatam menduga hal ini terkait dengan kasus korupsi," ucapnya.

Hadirnya RUU Perampasan Aset inilah yang diharapkan bisa menjadi titik awak, penegakan korupsi di sektor SDA bisa diminimalkan atau dihilangkan sama sekali.

Untuk itu, dalam diskusi publik tersebut, seluruh pembicara meminta agar RUU Perampasan Aset ini bisa segera dibahas.

Lebih memahami soal RUU Perampasan Aset ini, kami berikan link untuk akses draft final.

Draft final RUU Perampasan Aset bisa dilihat di link ini KLIK DI SINI. (pra)