ARUSBAWAH.CO - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset (Peraset) didesak pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Saksi FH Unmul) untuk segera dituangkan pemerintah menjadi Undang-Undang (UU).

Mendorong itu, pada Kamis (7/11/2024), melalui diskusi online dan offline, dilakukan diskusi publik untuk percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset itu.

Diskusi menghadirkan beberapa pembicara, di antaranya Diky Anandya (ICW), Orin Gusta Andini (Saksi FH Unmul) dan Mareta Sari (Jatam Kaltim).

Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset ini sudah diusulkan menjadi legislasi prioritas sejak 2012.

Namun, hingga kini tak kunjung dibahas pemerintah dan DPR alias masih menggantung.

Makin parah, ICW juga menemukan bahwa RUU ini tak masuk dalam daftar usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029.

"Ini yang sangat mengecewakan publik," jelas Diky.

Lebih lanjut, dipaparkan pula soal data ICW pada 2023, total kerugian negara dari tindak pidana korupsi mencapai Rp 56 triliun.