Buku tersebut juga mengulas berbagai kebijakan yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mulai dari pembentukan Forum DAS Mahakam, penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, rehabilitasi kawasan kritis, program konservasi mangrove, pengawasan aktivitas pertambangan, hingga pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.

Selain itu, Husni menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi melalui Sistem Informasi DAS Mahakam sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making), sehingga kebijakan lingkungan tidak lagi hanya didasarkan pada asumsi, tetapi pada kondisi riil di lapangan.

Dalam bukunya, ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan DAS harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat adat, restorasi kawasan hulu, pengembangan ekonomi berbasis konservasi, serta pencapaian target transisi menuju pembangunan rendah emisi.

"DAS Mahakam bukan sekadar aliran sungai. Di sanalah kehidupan masyarakat Kalimantan Timur bertumpu. Menjaganya berarti menjaga masa depan daerah ini, mulai dari lingkungan, ekonomi, hingga generasi yang akan datang," ujar Husni Fahruddin.

Ia menilai keberhasilan pengelolaan DAS tidak mungkin dicapai hanya oleh pemerintah.

"Yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat adat, komunitas, hingga generasi muda harus memiliki rasa tanggung jawab yang sama untuk menjaga Mahakam tetap lestari," katanya.