ARUSBAWAH.CO - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan komitmennya untuk mendukung program ketahanan pangan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian di wilayah Kaltim dan meningkatkan kesejahteraan para petani.
Ketua HKTI Kaltim yang baru terpilih, H. Rusianto, mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers yang berlangsung di Hotel Mercure Samarinda pada Minggu (16/2/2025). Ia menegaskan bahwa organisasi ini akan bersinergi dengan pemerintah guna mengoptimalkan implementasi kebijakan yang berpihak pada petani.
Sebagai jembatan antara petani dan pemerintah, HKTI Kaltim akan berfokus pada berbagai aspek pertanian, mulai dari ketersediaan pupuk, distribusi bibit unggul, hingga efisiensi pengelolaan sumber daya air demi peningkatan produktivitas pertanian.
“Kami siap bersinergi dan memastikan program ketahanan pangan ini berjalan dengan baik di Kaltim,” ujar Rusianto.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyediaan sarana produksi yang memadai sangat penting agar petani dapat memperoleh hasil yang lebih optimal. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram juga dinilai sebagai langkah positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
HKTI Kaltim kini dipimpin oleh jajaran pengurus yang didominasi oleh para petani dan kelompok tani, dengan komposisi mencapai 80 persen. Rusianto meyakini bahwa dengan adanya keterlibatan petani dalam kepengurusan, aspirasi mereka dapat lebih terakomodasi dan tantangan di lapangan bisa ditangani lebih efektif.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal HKTI Kaltim, Yusri, menyebut bahwa kehadiran petani dalam struktur kepengurusan akan memudahkan pengambilan keputusan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Dengan langsung terlibat dalam kepengurusan, para petani dapat lebih aktif dalam menentukan arah kebijakan yang menguntungkan mereka,” jelasnya.
Selain mendukung ketahanan pangan, Rusianto juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri sawit di Kaltim. Ia menegaskan bahwa pengembangan industri pengolahan sawit akan membawa dampak positif, terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Saat ini, Kaltim hanya memiliki empat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang memproduksi minyak goreng, yang tersebar di Bontang, Muara Badak, dan Balikpapan. Menurut Rusianto, jumlah ini masih belum mencukupi untuk menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal serta mengoptimalkan produksi kelapa sawit di daerah tersebut.
“Oleh karena itu, kami ingin mendorong hilirisasi industri sawit agar produksi sawit di Kaltim dapat diolah secara lokal, tanpa harus mengekspor bahan mentah,” tambahnya.
Dalam kepengurusan HKTI Kaltim, terdapat beragam latar belakang, mulai dari kepala daerah yang bertindak sebagai dewan penasihat, akademisi yang berkontribusi dalam riset dan pengembangan sumber daya alam, hingga petani yang aktif di lapangan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mewujudkan program ketahanan pangan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Melalui sinergi antara pemerintah, media, dan seluruh pemangku kepentingan, HKTI Kaltim optimistis dapat berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan pangan serta kesejahteraan petani di Kalimantan Timur. (pra)
