“Dengan langsung terlibat dalam kepengurusan, para petani dapat lebih aktif dalam menentukan arah kebijakan yang menguntungkan mereka,” jelasnya.

Selain mendukung ketahanan pangan, Rusianto juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri sawit di Kaltim. Ia menegaskan bahwa pengembangan industri pengolahan sawit akan membawa dampak positif, terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Saat ini, Kaltim hanya memiliki empat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang memproduksi minyak goreng, yang tersebar di Bontang, Muara Badak, dan Balikpapan. Menurut Rusianto, jumlah ini masih belum mencukupi untuk menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal serta mengoptimalkan produksi kelapa sawit di daerah tersebut.

“Oleh karena itu, kami ingin mendorong hilirisasi industri sawit agar produksi sawit di Kaltim dapat diolah secara lokal, tanpa harus mengekspor bahan mentah,” tambahnya.

Dalam kepengurusan HKTI Kaltim, terdapat beragam latar belakang, mulai dari kepala daerah yang bertindak sebagai dewan penasihat, akademisi yang berkontribusi dalam riset dan pengembangan sumber daya alam, hingga petani yang aktif di lapangan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mewujudkan program ketahanan pangan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui sinergi antara pemerintah, media, dan seluruh pemangku kepentingan, HKTI Kaltim optimistis dapat berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan pangan serta kesejahteraan petani di Kalimantan Timur. (pra)