ARUSBAWAH.CO - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan sejumlah catatan kritis kepada Kementerian Kebudayaan terkait proses penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. 

Hal itu disampaikannya saat diwawancarai wartawan Arusbawah.co usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kalimantan Timur ke-11 di Samarinda, Sabtu (19/7/2025).

Menurut Hetifah, Komisi X telah menyampaikan seluruh masukan penting dalam rapat kerja sebelumnya bersama Kementerian Kebudayaan. 

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab saat ini berada di tangan kementerian.

“Kalau kami ya sudah memberikan beberapa catatan-catatan ke Kementerian Kebudayaan. Jadi sekarang ya kita serahkan kembali kepada kementerian. Jadi sepertinya sudah enggak ada masalah deh harusnya. Catatan-catatan itu sudah disampaikan. Semoga ya direspon,” ujar Hetifah saat ditemui langsung.

Hetifah: Kemenbud Sudah Klarifikasi Soal Isu Pemerkosaan Mei 1998

Kemudian, saat ditanya terkait isu pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 yang sempat menjadi polemik dalam narasi sejarah baru, Hetifah menyatakan bahwa hal tersebut sudah diklarifikasi oleh Kementerian.

“Udah, udah diklarifikasi kok maksudnya apa oleh Kementerian. Jadi apa yang disampaikan tuh tidak seperti yang dianggap,” katanya kepada wartawan.

Meski begitu, Hetifah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada draf resmi dari Kementerian Kebudayaan yang diterima oleh Komisi X DPR. 

Ia mengingatkan pentingnya proses penulisan sejarah dilakukan secara hati-hati dan terkoordinasi, agar tidak menimbulkan distorsi.

Enam Urgensi Penulisan Ulang Sejarah Nasional Versi Komisi X

Dalam rapat kerja sebelumnya, Hetifah telah menyampaikan sejumlah urgensi penulisan ulang sejarah nasional, yang menurutnya harus menjadi pijakan utama dalam proyek besar ini. 

Beberapa urgensi tersebut di antaranya:

1. Menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia-sentris
2. Menjawab tantangan kekinian dan globalisasi
3. Membentuk identitas nasional yang kuat
4. Menegaskan otonomi sejarah
5. Relevansi bagi generasi muda
6. Reinventing Indonesian Identity

Hetifah juga menekankan pentingnya melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam penulisan sejarah agar produk akhirnya mencerminkan memori kolektif bangsa, ditulis secara objektif, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

“Penulisan sejarah nasional ulang ini harus dilakukan secara cermat, tidak tergesa-gesa, dan terkoordinasi dengan baik,” tegasnya.

Fadli Zon: Sejarah Nasional Perlu Disegarkan Berdasarkan Riset Terbaru

Sementara itu, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dalam kunjungannya ke Samarinda beberapa waktu lalu menyatakan bahwa narasi sejarah Indonesia perlu diperbarui. 

Ia menyebut kali terakhir sejarah nasional ditulis secara resmi adalah pada era Presiden B.J. Habibie, atau sekitar 26 tahun lalu.

“Bahkan sejarah pemilu yang merupakan tonggak demokrasi kita belum pernah ditulis dalam buku sejarah resmi. Kita terakhir menulis pada tahun 1997,” kata Fadli.

Fadli menyatakan bahwa pembaruan sejarah tidak hanya menambahkan bab baru, tetapi juga menyempurnakan narasi lama berdasarkan riset terbaru. 

Salah satu contoh temuan terbaru yang disebutnya adalah situs Bongal di Sumatera Utara, yang menunjukkan pengaruh Islam sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7, jauh lebih awal dari narasi sejarah lama yang menyebut abad ke-13.

“Ini memperkuat apa yang dahulu diyakini oleh Buya Hamka dan para ulama NU. Artinya, narasi sejarah yang kita ajarkan harus mengikuti perkembangan riset ilmiah,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menampilkan kisah perjuangan rakyat dari seluruh wilayah Indonesia secara setara.

“Setiap daerah punya cerita perjuangannya sendiri. Dari Kalimantan, Sumatera, Maluku, Papua, hingga Jawa, semua punya kontribusi dalam perlawanan terhadap penjajahan. Ini harus ditampilkan secara adil,” ujarnya.

113 Sejarawan Terlibat, Penulisan Ditarget Rampung Agustus 2025

Kementerian Kebudayaan, menurut Fadli, telah melibatkan 113 sejarawan dari sekitar 40 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. 

Penulisan dilakukan berdasarkan keahlian akademis masing-masing, termasuk dari Kalimantan Timur.

“Proyek ini melibatkan para sejarawan dari berbagai penjuru negeri menulis berdasarkan keahlian mereka. Tidak perlu khawatir soal objektivitas,” kata Fadli.

Ia menargetkan penulisan ulang sejarah nasional ini akan rampung pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 pada tahun 2025.

“Jadi bukan orang sembarangan, enggak bisa juga yang menulis sejarah itu ahli kimia atau kedokteran,” pungkasnya dengan nada bercanda.

(wan)