ARUSBAWAH.CO -  Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) bukan berarti hari libur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam dua pekan penerapan WFH, Helmi memastikan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat maupun Komisi DPRD Samarinda tetap berjalan normal tanpa gangguan.

“WFH bukan hari libur, jadi seluruh pegawai harus tetap fokus dan bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing,” tegas Helmi, Senin.

Ia juga mengingatkan ASN agar tetap disiplin selama bekerja dari rumah, termasuk tidak keluar rumah hingga jam kerja berakhir.

Menurutnya, kedisiplinan menjadi kunci agar kebijakan ini tetap berjalan efektif tanpa menurunkan kinerja lembaga.

Helmi menjelaskan, penerapan WFH merupakan instruksi dari pemerintah pusat yang wajib dijalankan oleh seluruh pemerintah daerah.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menekan penggunaan energi, tetapi juga mengurangi biaya operasional kantor.

“Tujuannya sangat baik, salah satunya untuk efisiensi energi dan anggaran. Kami mengikuti aturan pusat yang berlaku,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebut pengurangan aktivitas fisik di kantor, khususnya setiap hari Jumat, terbukti mampu menekan pengeluaran tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, Helmi memastikan sistem WFH di DPRD Samarinda tidak diterapkan secara total.

Agenda penting yang membutuhkan kehadiran fisik tetap dilaksanakan di kantor, termasuk menerima kunjungan kerja.

“Aktivitas kantor tetap berjalan. Jika ada agenda kunjungan kerja, kami tetap melayani seperti biasa,” katanya.

Melalui kebijakan ini, DPRD Samarinda berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan optimalisasi pelayanan publik, tanpa mengorbankan tanggung jawab pegawai. (adv)