ARUSBAWAH.CO -  Acara diskusi publik soal usulan Hak Angket di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar oleh GMNI Samarinda di Warkop Bagios, Sabtu (16/5/2026) malam, menyisakan pemandangan yang menarik. 

Diskusi bertajuk "Kepung 7 Fraksi DPRD Kaltim: Menguji Keberanian dan Integritas DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam Melaksanakan Hak Angket" yang dibuat untuk menguji keberanian para wakil rakyat ini justru sepi dari kehadiran Anggota Dewan.

Dari tujuh fraksi yang ada di dewan, hanya Didik Agung Eko Wahono dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang datang menemui masyarakat. 

Sementara itu, enam fraksi lainnya absen total, padahal panitia mengaku sudah mengirimkan surat undangan sejak jauh hari.

Enam fraksi yang tidak hadir itu adalah Fraksi PKS, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Gabungan PAN-Nasdem, dan Fraksi Gabungan Demokrat-PPP.

Sentilan "Beban Moral" dari Didik PDIP

Melihat situasi tersebut, Didik Agung yang hadir sendirian dalam diskusi langsung memberikan pendapatnya.

Di hadapan mahasiswa dan aliansi masyarakat, ia berbicara soal tanggung jawab dan moral seorang wakil rakyat ketika dipanggil oleh warganya.

"Mencintai itu, kata para pejuang, gunung tinggi akan didaki, lautan luas akan diarungi. Ini kan tidak perlu mendaki gunung dan tidak perlu menyeberangi laut. Cukup beban moral mencintai saudara-saudaraku itu, cukup sudah," kata Didik.

Ketika ditanya oleh moderator apakah ketidakhadiran fraksi lain berarti mereka tidak punya moral, Didik memilih untuk tetap berpikiran positif.

"Saya tidak berkata begitu. Ini kan dari sisi saya. Saya punya moral untuk bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Walaupun malam ini saya agak flu sedikit, tapi demi moral kepada para hadirin, saya tetap hadir di sini," jelasnya.

Proses Angket Masih Babak Awal

Dalam diskusi di warkop tersebut, Didik juga menjelaskan kepada masyarakat mengenai sampai di mana proses Hak Angket ini berjalan di dalam gedung DPRD Kaltim. 

Ia mengingatkan agar masyarakat paham bahwa proses ini masih sangat panjang dan baru berupa usulan awal.

"Tentang angket ini, kita bicara hak dulu. Hak itu bisa diambil dan bisa tidak. Tapi karena ini sudah menjadi aspirasi masyarakat, maka ini proses yang harus dipenuhi karena sudah ada ikatan dua pihak. Ini permintaan masyarakat yang beberapa waktu lalu disampaikan, dan kami sudah melakukan proses itu," paparnya.

Didik mengibaratkan proses politik di dewan saat ini barulah seperti babak kualifikasi dalam pertandingan bola.

"Kemarin itu usulan baru pada posisi, ibaratnya baru tahap penyisihan lah. Masih ada beberapa tahapan lagi ke depan. Tahap selanjutnya adalah penyampaian usul, lalu tanggapan, sampai serapan. Sampai saat ini, Ketua DPRD belum memberikan perintah untuk mengubah jadwal membahas proses ini," tambahnya.

PDIP Minta Dikawal Masyarakat dari Luar

Mengenai sikap partainya, Didik menegaskan bahwa Fraksi PDIP sampai saat ini masih konsisten menyuarakan aspirasi tersebut. 

Namun, ia jujur mengakui bahwa perjuangan di dalam gedung parlemen akan terasa lemah jika gerakan masyarakat di luar tidak ikut bergerak memberikan tekanan.

"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan tentunya menyuarakan itu. Tapi hingga saat ini kami juga mohon dukungan dari adik-adik sekalian. Jadi, kalau tanpa dukungan saudara-saudara sekalian, akhirnya lemah juga kita di dalam," akunya blak-blakan.

Oleh karena itu, ia meminta elemen masyarakat untuk tidak kendor dalam mengawal isu ini agar tidak menguap begitu saja. 

"Bantulah kita agar ini terus hangat. Kalau kami di dalam keras tapi di luar tidak ada dorongan, nanti tidak ada lagi yang diperjuangkan," tuturnya.

Soroti Tokoh yang "Bersilat Lidah"

Di sisi lain, Didik sempat menyentil adanya dinamika politik di media massa. 

Ia melihat sebelumnya banyak tokoh yang mengaku siap mendukung penuh Hak Angket, namun kenyataannya di lapangan justru berbeda.

"Sangat semangat sekali kemarin waktu lihat di media, banyak berita tokoh di Kaltim menyatakan siap dengan adanya angket. Kita sambut baik. Tapi persoalannya, waktu turun ke lapangan, kok banyak yang bersilat lidah? Harusnya kita ikut konsisten," sentil Didik.

Meski enam fraksi lain tidak datang malam itu, Didik mengajak masyarakat untuk tetap tenang. 

Secara aturan hukum, seluruh fraksi yang sudah menandatangani usulan Hak Angket kemarin statusnya masih mendukung, karena belum ada yang menarik dukungan secara resmi.

"Artinya, kita fokus saja bahwa fraksi-fraksi kemarin sudah sepakat dan tanda tangan. Di dalam aturan, memang boleh sebuah fraksi mundur atau mencabut usulan. Tapi, karena waktu mengusulkan pakai tanda tangan, maka kalau mau mundur juga harus pakai surat resmi," terangnya.

Hingga saat ini, Didik memastikan belum ada satu pun fraksi yang mengirimkan surat resmi ke pimpinan dewan untuk mundur dari usulan Hak Angket tersebut.

"Selama ini belum ada usulan mundur, belum ada surat apa-apa. Mungkin teman-teman dewan yang malam ini tidak hadir sedang ada kesibukan lain, saya anggap positif saja dulu. Intinya, secara kertas dokumen, fraksi-fraksi kemarin masih sepakat," pungkas Didik. (son)