ARUSBAWAH.CO -  Wacana penggunaan hak angket di DPRD Kalimantan Timur terus menjadi perhatian publik.

Di tengah polemik tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Samarinda turut menggelar diskusi publik bertajuk “Kepung 7 Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur”.

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 16 Mei 2026 pukul 18.00 WITA di Warkop Bagios itu mengangkat tema “Menguji Keberanian dan Integritas DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam Melaksanakan Hak Angket”.

Agenda ini muncul di tengah menguatnya dorongan masyarakat sipil dan aksi demonstrasi yang mendesak DPRD Kaltim agar serius menggunakan hak angket untuk mengusut berbagai polemik kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam beberapa pekan terakhir, isu hak angket ramai disuarakan oleh massa aksi dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa.

Mereka menilai DPRD Kaltim perlu menunjukkan keberpihakan terhadap fungsi pengawasan lembaga legislatif, terutama terkait berbagai persoalan yang dinilai menjadi perhatian publik.

Poster kegiatan GMNI Samarinda juga menampilkan tujuh kursi kosong yang diduga menjadi simbol tujuh fraksi di DPRD Kaltim.