Mengenai permintaan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) agar oknum guru tersebut dicopot sepenuhnya dari sekolah, kepala sekolah menyatakan kesiapan mendukung jika hal itu memang dianggap perlu.

“Kalau memang ini membuat orang tua tidak nyaman, anak-anak juga tidak nyaman, saya bersedia dan saya akan dukung, kalau memang sampai ke sana,” ungkapnya.

Lebih lanjut, isu adanya perdamaian antara pelaku dan korban juga dibantah oleh pihak sekolah.

Ia menegaskan sekolah hanya memfasilitasi komunikasi dengan orang tua, tanpa pernah menyarankan untuk berdamai.

“Sebenarnya bukan perdamaian. Kami tidak pernah bilang, damai ya bu ya, tidak. Malah orang tua bilang, kami malu, bu,” jelasnya.

Kasus itu pertama kali dilaporkan ke TRC PPA Kaltim oleh sejumlah orang tua siswa lain yang merasa resah, bukan oleh orang tua korban langsung.

“Saya tidak tahu soal itu. Saya hanya baca di media. Kalau dari orang tua memang ada permintaan seperti itu. Kami malah malu kalau ini diteruskan,” ujarnya.

Selaku kepala sekolah menambahkan, pihaknya siap mengadakan pertemuan lanjutan dengan orang tua siswa jika memang diperlukan untuk membahas kasus itu lebih lanjut.

“Kalau memang diperlukan, kami siap. Kami tinggal menunggu saja apa langkah orang tua dan apa kata Dinas Pendidikan,” tambahnya.

Terkait tudingan bahwa ada pihak yang membatasi akses TRC PPA kepada keluarga korban, Kepala Sekolah membantah keras.

“Kalau dari kami nggak ada, mas. Dari sekolah tidak ada,” tegasnya.

Sebelumnya, Biro Hukum TRC PPA Kaltim, Sudirman telah menerima laporan dari sejumlah orang tua siswa yang anaknya juga bersekolah di SMP tersebut. 

Mereka mengaku khawatir anak-anak mereka bisa menjadi korban selanjutnya.