ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin pembiayaan kuliah bagi seluruh mahasiswa daerah melalui program bantuan pendidikan gratispol, yang belakangan ramai menjadi sorotan publik.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyampaikan penegasan ini untuk merespons keresahan sebagian mahasiswa, terutama dari perguruan tinggi swasta, yang khawatir terjadi keterlambatan pencairan dana bantuan.
Rudy menjelaskan bahwa sejak awal gratispol dirancang untuk memberikan kesempatan yang sama bagi mahasiswa Kaltim, baik yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS).
Program ini memastikan biaya pendidikan dapat dijangkau secara adil dan merata.
“Semua mahasiswa yang memenuhi ketentuan akan dibiayai oleh Pemprov. Tapi tentu ada syarat yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Ia kemudian memaparkan beberapa kriteria utama penerima bantuan, di antaranya: berdomisili minimal tiga tahun di Kaltim yang dibuktikan melalui dokumen resmi, tidak sedang menerima beasiswa lain agar tidak terjadi pendanaan ganda, serta kelengkapan administrasi kampus terutama untuk PTS yang memiliki sistem berbeda satu sama lain.
“Kalau ada beasiswa ganda tentu tidak bisa. Kami harus menjaga keadilan. Untuk kampus swasta pun tetap bisa menerima, asalkan administrasinya rapi dan sesuai aturan,” tegas Rudy.
Diluncurkan pada 2025 oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Rudy Mas’ud–Seno Aji, gratispol menjadi salah satu program pendidikan terbesar di Kaltim.
Bantuan ini tidak hanya menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT), tetapi juga kebutuhan dasar perkuliahan serta dukungan bagi tenaga pendidik.
Program tersebut disiapkan sebagai langkah strategis jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kaltim, terutama dalam menghadapi transformasi ekonomi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tujuannya memperluas akses pendidikan tinggi, menekan angka kemiskinan melalui pendidikan, mencetak SDM terdidik, dan mendorong pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kaltim.
Pada tahun pertama pelaksanaan, gratispol telah membiayai UKT lebih dari 32 ribu mahasiswa dan menyiapkan anggaran besar untuk memperluas jumlah penerima di tahun berikutnya.
Di sisi lain, sejumlah mahasiswa PTS mengaku cemas lantaran perbedaan sistem administrasi kampus, variasi UKT, hingga proses verifikasi data yang membuat pencairan dana tidak selalu bersamaan dengan PTN.
Namun Rudy menegaskan bahwa Pemprov tidak pernah membeda-bedakan jenis perguruan tinggi.
“Mahasiswa negeri atau swasta, semua kami perlakukan sama. Yang penting persyaratannya lengkap,” kata Rudy.
Pemprov Kaltim kini tengah memperbaiki sistem administrasi bantuan, mulai dari validasi domisili hingga penyesuaian dokumen kampus, agar pencairan dana tahun depan bisa lebih cepat dan tertib.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sistem digital yang memungkinkan mahasiswa mengecek status bantuan secara mandiri.
Rudy menutup penjelasannya dengan kembali menekankan tujuan utama gratispol.
“Kami ingin semua anak Kaltim punya kesempatan untuk kuliah. Gratispol ini untuk masa depan kalian dan masa depan Kalimantan Timur. Sepanjang syarat dipenuhi, Insya Allah semuanya aman,” tutupnya.
(adv)
