ARUSBAWAH.CO - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025 pada Kamis (21/8/2025).
Acara berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, serta disiarkan secara hybrid.
Rapat ini mengangkat tema “Sinkronisasi Data HPL Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kesatuan Data di Provinsi Kalimantan Timur” dan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Menurut Seno Aji, Pemprov Kaltim berkomitmen penuh mendukung GTRA agar menjadi wadah koordinasi lintas sektor.
“Melalui forum ini, diharapkan terjalin sinergi erat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kementerian/lembaga terkait untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pesan Kementerian ATR/BPN: Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Sosial
Plt. Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, yang hadir secara daring, menekankan pentingnya kerja sama pemerintah dan masyarakat.
“Reforma agraria bukan sekadar persoalan kepemilikan tanah, melainkan bagaimana tanah dapat menjadi pondasi kehidupan yang lebih baik,” jelasnya.
BPN Kaltim Tekankan Penyelarasan Data HPL Transmigrasi
Kepala Kanwil BPN Kaltim, Deni Ahmad Hidayat, menegaskan bahwa percepatan penyelesaian persoalan pertanahan transmigrasi membutuhkan sinkronisasi data HPL antar-stakeholder.
“Forum GTRA 2025 diharapkan dapat meningkatkan sinergi, memperkuat komitmen, dan mempercepat pencapaian reforma agraria di Kalimantan Timur,” tegas Deni.
Diskusi dan Kolaborasi Lintas Instansi
Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi interaktif oleh narasumber dari:
- Kementerian Transmigrasi
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Kaltim–Kaltara
Rapat ini juga dihadiri oleh Forkopimda, instansi vertikal, dan lembaga pemerintah/negara terkait.
Melalui GTRA Kaltim 2025, pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen untuk mempercepat reforma agraria dengan basis data pertanahan yang lebih sinkron.
Upaya ini diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah transmigrasi Kalimantan Timur. (adv)
