ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan program GratisPol untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah.

Program ini menanggung seluruh biaya administrasi pembelian rumah—mulai dari notaris, provisi, administrasi bank, hingga akta jual-beli—dengan plafon Rp10 juta per unit rumah.

Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menegaskan bahwa program ini hadir agar masyarakat fokus pada cicilan rumah, bukan biaya transaksi.

“Ini angka besar bagi MBR. Pemerintah hadir agar pembeli fokus ke cicilan rumah, bukan biaya transaksinya,” jelasnya, Jumat (29/8/2025).

Target 1.000 Unit Rumah, Anggaran Rp10 Miliar

Pada tahap awal, Pemprov Kaltim menyiapkan Rp10 miliar dari APBD Perubahan 2025 untuk menanggung biaya administrasi 1.000 unit rumah subsidi.

Rencananya, di tahun 2026, alokasi ditambah menjadi Rp20 miliar untuk membantu 2.000 unit rumah.

Meski begitu, Aji mengingatkan bahwa penyerapan anggaran akan dilakukan bertahap. “Kami buat bertahap supaya anggaran terserap maksimal. Jika kurang, ditambah di anggaran berikutnya,” ujarnya.

Tantangan: Akses Kredit Masih Terkendala

Meski biaya administrasi digratiskan, tantangan utama justru ada pada mekanisme kredit perumahan.

• Harga rumah subsidi tipe 36 masih berkisar Rp185–195 juta.
• Skema KPR tetap melalui perbankan, sehingga keputusan kredit ada di pihak bank.
• Nasabah berpenghasilan tidak tetap tetap bisa mengajukan, tetapi bank mensyaratkan riwayat tabungan dan pendapatan yang bisa diverifikasi.

Fakta di lapangan menunjukkan, banyak MBR tetap kesulitan mengakses kredit meski biaya transaksi sudah ditanggung pemerintah.

Kondisi ini membuat program GratisPol berisiko lebih banyak dinikmati MBR dengan kondisi finansial lebih stabil, sementara kelompok paling rentan tetap terpinggirkan.

Fokus Jangka Panjang: Keberlanjutan Anggaran

Pemprov Kaltim menekankan bahwa program GratisPol adalah bentuk intervensi pemerintah untuk meringankan beban MBR, meski belum menyentuh harga rumah secara langsung.

Ke depan, keberlanjutan anggaran dan efektivitas penyerapan dana akan menjadi tantangan utama agar program ini tidak sekadar “gimmick” APBD, melainkan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. (adv)