“Kalau itu sudah menjadi janji politik, jangan dianggap main-main. Masyarakat mengingatnya. Kalau sudah berjanji, ya harus dilaksanakan,” kata Makmur.

Ia juga membandingkan sikap Pemprov Kaltim dengan pemerintah pusat yang tetap menjalankan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) meski menghadapi berbagai hambatan teknis maupun anggaran.

Menurutnya, GratisPol seharusnya mendapatkan perhatian yang sama karena menyangkut akses pendidikan bagi kelompok ekonomi lemah.

Secara aturan, Makmur mengingatkan bahwa minimal 20 persen APBD harus dialokasikan untuk sektor pendidikan.

Artinya, secara fiskal semestinya ada ruang bagi pembiayaan pendidikan mulai dari S1 hingga S3, baik di PTN maupun PTS.

“Kita bicara pendidikan. Pemerintah provinsi sudah berkomitmen menanggung biaya kuliah dari S1 sampai S3. Sekarang tinggal dilihat, apa akibatnya kalau realisasinya tidak merata,” ucapnya.