ARUSBAWAH.CO -  Program Gratispol atau pembebasan biaya pendidikan di Kalimantan Timur telah mengucurkan anggaran besar: Rp44,15 miliar untuk tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN). 

Dari seluruh kampus penerima, Universitas Mulawarman (Unmul) mendapat alokasi terbesar, yakni Rp22,454 miliar, sesuai dengan jumlah mahasiswanya yang paling banyak di Kaltim.

Namun di balik besarnya dukungan anggaran tersebut, pihak kampus menilai ada persoalan mendasar yang harus segera dibenahi: alur pendanaan Gratispol harus stabil.

Jika tidak, risiko akademik mahasiswa bisa sangat serius.

Hal ini ditegaskan Staf Khusus WR IV Unmul, Felisitas Defung, dalam dialog publik HUT ke-4 Arusbawah.co di Temindung Creative Hub, Samarinda.

“Tahun ini banyak dramanya. Gratispol bukan lambat, tapi memang membutuhkan koordinasi besar,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Risiko Serius: Mahasiswa Bisa Tidak Terdaftar di PDDIKTI

Felisitas mengungkap bahwa keterlambatan pencairan dana Gratispol tidak hanya mengganggu struktur keuangan kampus, tetapi langsung bersinggungan dengan siklus akademik.

Mahasiswa yang sudah registrasi, mengisi KRS, dan aktif mengikuti kuliah harus dilaporkan tepat waktu ke PDDIKTI.

Jika pelaporan melewati periode, status mereka otomatis dinyatakan tidak terdaftar.

Dampaknya sangat berat:

• Mahasiswa tidak bisa memperoleh Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
• Aktivitas akademik bisa dianggap tidak sah
• Proses kelulusan mereka terancam

“Kalau mahasiswa tidak masuk PDDIKTI, mereka tidak akan mendapatkan PIN. Ini risiko paling besar dari penundaan pencairan,” tegasnya.

Karena itu, Unmul mengambil kebijakan penundaan sejumlah proses administratif demi menyelamatkan status mahasiswa.

Tetapi solusi ini tidak bisa terus-menerus dilakukan.

Variabel Bertambah Banyak, Mekanisme Harus Makin Rapi

Saat ini Gratispol baru menanggung mahasiswa semester 1. Namun di semester 2, variabel semakin kompleks. Ada mahasiswa yang:

• Mengundurkan diri
• Tidak melanjutkan kuliah
• Gugur administrasi
• Pindah program studi

Semua faktor ini akan mempengaruhi validasi data, yang menjadi dasar pencairan anggaran berikutnya.

“Tentu kita berharap mahasiswa registrasinya teratur, tapi kenyataannya ada yang gugur di tengah jalan. Bagaimana mitigasi dan seleksinya?” kata Felisitas.

Kampus menilai diperlukan skema yang lebih tertata, terutama untuk menjaga integritas data penerima bantuan.

Biaya Pendidikan Tinggi Memang Tinggi, Tapi Pendanaan Harus Stabil

Menurut Felisitas, pendidikan tinggi memang membutuhkan biaya operasional besar. Pemerintah sudah banyak membantu — mulai dari riset, beasiswa dosen, hingga peningkatan mutu kampus.

Namun semua dukungan tersebut bisa terganggu jika alur pendanaan Gratispol tidak tepat waktu.

“Jika dana cair tepat waktu, mahasiswa bisa fokus, tidak perlu bekerja sambil kuliah, dan prestasinya meningkat,” ujarnya.

Jika berjalan lancar, Gratispol justru bisa meningkatkan mutu lulusan, mendongkrak akreditasi universitas, dan memperluas akses pendidikan.

Unmul menegaskan dukungannya terhadap Gratispol, baik tahun ini maupun tahun depan. Namun kampus meminta beberapa hal penting, termasuk soal jadwal pencairan yang stabil dan pasti, koordinasi kuat antara pemerintah daerah, kementerian, dan kampus

Tanpa itu, risiko administratif seperti keterlambatan pelaporan PDDIKTI bisa menghambat masa depan ribuan mahasiswa.

“Ini bukan hanya soal keuangan. Ini menyangkut masa depan mahasiswa. Kami akan bersurat jika diperlukan,” tutupnya.
 
Daftar Kucuran Dana Gratispol untuk PTN Kaltim

1. Universitas Mulawarman (Unmul): Rp22.454.300.000
2. Politeknik Negeri Samarinda (Polnes): Rp6.382.100.000
3. UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI): Rp4.898.600.000
4. Institut Teknologi Kalimantan (ITK): Rp4.680.500.000
5. Politeknik Kesehatan Kemenkes Samarinda: Rp3.562.940.000
6. Politeknik Negeri Balikpapan: Rp1.570.360.000
7. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda: Rp604.800.000

(adv)