ARUSBAWAH.CO - Forum dialog terbuka bertajuk "Kepung 7 Fraksi" yang digelar di Warkop Bagios pada Sabtu (16/5) malam berakhir dengan aksi pembacaan pernyataan sikap yang sangat keras.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Se-Kota Samarinda langsung menyatakan sikap secara terbuka tepat setelah seluruh rangkaian acara diskusi tersebut resmi ditutup oleh moderator.
Aksi pembacaan sikap di depan publik ini dipicu oleh pemandangan yang sangat kontras di atas panggung sepanjang acara berlangsung.
Dari total tujuh fraksi DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang diundang secara resmi oleh pihak panitia, hanya Didik Agung Eko Wahono dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang hadir secara fisik.
Sementara itu, enam fraksi lainnya kompak absen alias mangkir hingga jalannya forum dialog selesai bergulir.
Begitu sesi diskusi interaktif berakhir, jajaran pengurus dan anggota GMNI Se-Kota Samarinda langsung maju bersama-sama dan mengambil alih bagian depan panggung.
Di hadapan massa aksi, mahasiswa, serta para pengunjung warkop yang masih berkumpul di lokasi, mereka membacakan teks pernyataan sikap resmi sebagai respons langsung atas kosongnya kursi para wakil rakyat tersebut.
Kecam Krisis Keberanian Politik
Dalam pernyataan terbuka yang dibacakan secara lantang itu, GMNI Samarinda secara blak-blakan mengecam dan menyayangkan sikap mayoritas fraksi di DPRD Kaltim yang memilih untuk tidak memperlihatkan batang hidungnya.
Bagi gerakan mahasiswa, tindakan mangkir ini menjadi indikator kuat adanya krisis tanggung jawab moral dan mentalitas dari para anggota dewan di Karang Paci.
"Kami dari GMNI Se Kota Samarinda mengecam dan menyesalkan sikap sejumlah fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang memilih tidak hadir dalam forum dialog terbuka bersama masyarakat. Ketidakhadiran ini menunjukkan bahwa tidak semua wakil rakyat memiliki keberanian politik untuk hadir, mendengar kritik dan mempertanggungjawabkan sikapnya di hadapan publik," tegas anggota GMNI saat membacakan sikap di lokasi acara.
Sebut Enam Fraksi Sengaja Menghindar
Pihak panitia penyelenggara menegaskan bahwa surat undangan resmi sudah dikirimkan ke masing-masing fraksi sejak jauh-jauh hari sebelum acara.
Tempat duduk yang layak di atas panggung pun sudah disiapkan dengan matang untuk seluruh fraksi.
Oleh karena itu, absennya Fraksi PKS, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Gabungan PAN-Nasdem, dan Fraksi Gabungan Demokrat-PPP dinilai sebagai sebuah kesengajaan untuk menghindar dari pertanyaan masyarakat.
Terutama, mengenai kejelasan sikap partai-partai politik tersebut terkait usulan pelaksanaan Hak Angket yang sedang diperjuangkan masyarakat.
"Padahal, ruang dialog telah kami buka secara terbuka. Undangan telah dikirim secara resmi dan kursi telah kami siapkan untuk seluruh fraksi. Namun justru enam fraksi memilih absen. Maka publik berhak menilai bahwa pada gilirannya mereka memilih absen ketika rakyat butuh kejelasan dan keberanian dalam menjalankan apa yang telah menjadi tuntutan rakyat Kalimantan Timur," lanjutnya.
Vonis Moral untuk Parlemen
Puncak dari pernyataan sikap pasca-diskusi itu terjadi ketika perwakilan mahasiswa menunjuk langsung jajaran kursi kosong yang berjajar melompong di atas panggung.
GMNI secara deklaratif mengubah fungsi kursi tak berpenghuni tersebut menjadi sebuah vonis moral yang sangat tajam bagi integritas parlemen.
"Dan mulai malam ini, kursi kosong yang kami tampilkan di hadapan publik bukan lagi sekadar simbol ketidakhadiran. Ia adalah simbol kepengecutan politik dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Demikian mungkin pernyataan sikap kami," ucap perwakilan GMNI, yang langsung ditutup dengan riuh seruan yel-yel "Merdeka!" serta teriakan hidup mahasiswa dan hidup rakyat Indonesia dari massa yang hadir.
Meski diwarnai rasa kecewa karena banyaknya ruang kosong di panggung, pembacaan sikap pasca-diskusi ini berlangsung dengan aman dan kondusif.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan atau penjelasan resmi dari keenam fraksi dewan yang mangkir mengenai alasan ketidakhadiran mereka. (son)




