Seharusnya, negara hadir dengan subsidi pendidikan yang memadai, bukan malah menjadikan kampus sebagai badan usaha.

"Kami butuh pendidikan yang murah dan berkualitas, bukan kampus yang sibuk mencari keuntungan dari tambang. Negara harus bertanggung jawab penuh atas pembiayaan pendidikan, bukan menyerahkannya ke industri ekstraktif," tegasnya.

Para aksi juga khawatir jika pola ini dibiarkan, pendidikan tinggi akan semakin berorientasi pada profit.

Mereka nilai akibatnya, kepentingan akademik dan penelitian yang seharusnya untuk kepentingan publik akan dikorbankan demi kepentingan ekonomi segelintir pihak.

Di akhir, para mahasiswa dan aktivis lingkungan menyerukan solidaritas luas untuk menolak pasal tambahan dalam revisi UU Minerba ini.

Mereka menegaskan bahwa kampus harus tetap menjadi ruang intelektual yang independen, bukan bagian dari mesin eksploitasi sumber daya alam.

"Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan akademisi untuk bersatu menolak kebijakan ini. Kampus harus bebas dari kepentingan bisnis dan tetap berpegang pada misi utamanya, mencerdaskan kehidupan bangsa," tutupnya. (wan)