ARUSBAWAH.CO - Digelarnya pertemuan dalam tajuk "Forum Komunikasi Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan” oleh DPMPTSP Kutai Timur (Kutim) turut dijelaskan oleh pihak penyelenggara.

Usai kegiatan digelar, Ketua Pelaksana Kegiatan, Elieser Surianto sampaikan bahwa masyarakat memiliki peranan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik.

Peran masyarakat itu juga adalah salah satunya, terkait dengan evaluasi kebijakan dan pelayanan publik.

Untuk itulah, pihaknya menggelar agenda ini.

"Di pertemuan, dilakukan sistem komunikasi dua arah, di mana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara layanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan," katanya.

Ia lanjutkan bahwa perizinan sebagai salah satu produk pelayanan publik yang sangat diperlukan oleh masyarakat tentunya harus berpedoman dengan aturan yang telah diatur oleh instansi itu sendiri.

Dalam pelaksanaan inilah perlu ada masukan dan saran dari para pengguna layanan, termasuk masyarakat dan pengguna layanan.

Seperti misalnya, kompetensi penyelenggara layanan dalam memberikan informasi yang akurat kepada pengguna layanan, soal kecepatan pelayanan, dan lainnya. Inilah yang ingin digali dari pertemuan itu, dengan mengundang para pelaku usaha, akademisi hingga pihak masyarakat.

"Setidaknya dapat menjadi masukan bagi pemerintah terkhusus di bidang perizinan," lanjutnya. (adv)