Meski dekat Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, menurutnya lokasi tersebut minim akses dan tidak ramah UMKM. 

“Kalau mau untuk UMKM, harusnya di tempat yang ramai seperti terminal, pelabuhan, atau langsung di dalam bandara. Sekarang malah jadi beban rutin APBD, parkir juga susah di situ,” katanya.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, disoroti bahwa bangunan ini bisa menjadi beban operasional permanen. 

Menurutnya biaya listrik, air, pajak, hingga perawatan dinilai tidak sebanding dengan manfaat. 

Agus menyebut menyewa rumah kontrakan lebih efisien. 

“Nyewa tempat satu tahun Rp500 juta saja bisa lebih efektif. Ini malah bikin gedung, tapi enggak ada yang mau datang belanja ke situ. Cerita mati, kita ini pengusaha juga bos,” tegasnya.

Temuan pansus juga mencatat bahwa banyak ruang kosong di terminal lama dan baru Bandara Sepinggan yang masih bisa digunakan untuk promosi UMKM. 

Namun ia menilai gedung galeri UMKM itu justru dibiarkan menganggur dan tidak dimanfaatkan sebaik mungkin.

“Kami sangat kecewa. Anggaran seharusnya digunakan untuk program yang tepat sasaran, apalagi untuk pemberdayaan UMKM yang seharusnya bisa mendongkrak perekonomian masyarakat,” ucap Agus.