ARUSBAWAH.CO - Langkah dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran turut diapresiasi kalangan dewan di Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim.

Hal ini disuarakan oleh anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin.

Ia memberikan apresiasi dalam soal tata kelola keuangan negara dan penguatan nasionalisme di tingkat pejabat tinggi negara.

Hal lain pula adalah soal rencana jangka panjang untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu, dijelaskan Fuad Fakhruddin sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

"Jadi, ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk membuat Indonesia menjadi negara maju pada 2045 mendatang," ucap Fuad Fakhruddin.

Jadi, ia sampaikan ada hal-hal positif yang diamatinya menjadi kebijakan di era pemerintahan Prabowo-Gibran ini.

"Di antaranya manajemen ASN, pemberantasan korupsi, serta penguatan tata kelola partai politik," katanya.

Lebih lanjut, dalam salinan UU RPJPN 2025-2045 disebutkan soal langkah pemerintah dalam mewujudkan manajemen talenta, arah kebijakan difokuskan pada penguatan manajemen talenta ASN di seluruh instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

UU tersebut juga menyebutkan pemerintah akan membuat kebijakan untuk meningkatkan meritokrasi dan integritas di kalangan ASN.

Hal itu akan dicapai dengan cara penguatan sistem merit dalam manajemen ASN melalui penerapan sistem penggajian tunggal (single salary) dan sistem pensiun untuk mendukung pelaksanaan mobilitas talenta dan meningkatkan kesejahteraan ASN, peninjauan kewenangan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian, serta penguatan fungsi pengawasan atas penerapan sistem merit. (adv)