Vanandza menekankan bahwa jika pemerintah memutuskan untuk menertibkan pom mini, maka harus ada solusi alternatif yang jelas, seperti penambahan jumlah SPBU atau kebijakan lain yang tetap memenuhi kebutuhan BBM masyarakat.

“Sebagian masyarakat mungkin mendukung kebijakan ini, namun ada juga yang keberatan jika pom mini dihilangkan. Oleh karena itu, keputusan ini perlu dikaji dengan matang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemkot harus mengambil langkah tegas dalam menangani distribusi BBM ilegal dan menjalin koordinasi dengan Pertamina guna mencari solusi terbaik.

“Diperlukan koordinasi dengan Pertamina untuk memastikan distribusi BBM di Samarinda berjalan sesuai aturan dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (adv)