Kinerja BUMD Disorot

Selain pajak dan retribusi, DPRD juga menyoroti minimnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD.

Iswandi mencontohkan salah satu perusahaan daerah yang hanya menyumbang sekitar Rp500 juta pada 2025, meski telah menerima penyertaan modal hingga Rp10 miliar.

“BUMD tahun ini akan kita genjot. Kontribusinya untuk aset daerah masih terlalu kecil, tidak signifikan dengan investasi yang ditanam,” tegasnya.

Kinerja Pajak Daerah 

Iswandi mengungkapkan, realisasi pajak daerah tahun 2025 belum memenuhi target yang ditetapkan.

Dari target sekitar Rp954 miliar, realisasi hanya mencapai sekitar Rp860 miliar.

Meski demikian, beberapa jenis pajak justru melampaui target, di antaranya:

1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan Minuman: target Rp130 miliar, realisasi Rp144 miliar
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): target Rp130 miliar, realisasi Rp143 miliar
3. PBJT Tenaga Listrik: target Rp130 miliar, realisasi Rp142 miliar
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): target Rp110 miliar, realisasi Rp121 miliar
5. PBJT atas Jasa Perhotelan: target Rp62 miliar, realisasi Rp65 miliar
6. PBJT atas Jasa  Kesenian dan Hiburan: target Rp30 miliar, realisasi Rp36 miliar
7. PBJT Jasa parkir: target Rp5 miliar, realisasi Rp5,75 miliar

Namun beberapa sektor mengalami penurunan signifikan, seperti penerimaan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yang ditargetkan Rp184 miliar hanya tercapai Rp103 miliar.

Selain itu, pajak reklame tercatat hanya terealisasi Rp2,3 miliar dari target Rp5 miliar, serta bea balik nama kendaraan juga tercatat menurun dibandingkan target Rp152 miliar yakni hanya Rp93 miliar.

Retribusi dan Pendapatan Lain Lampaui Target

Berbeda dengan pajak daerah, realisasi retribusi daerah justru melampaui target.