“Dinding terowongan longsor. Di mana kajian geoteknya? Ini pertanyaan serius yang perlu dijawab dengan transparan, bukan saling lempar tanggung jawab,” lanjutnya.

Mereka juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mempertanyakan keseriusan Pemkot terhadap target “Samarinda Bebas Tambang 2026” yang dianggap hanya jargon tanpa indikator kemajuan yang jelas. 

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur, Seno Aji juga tak luput kritik di 100 hari kepemimpinannya. 

Hal itu dimuat dalam sebuah rapor dirilis pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. 

Rapor yang dipublish BEM KM Unmul itu, diihat redaksi Arusbawah.co pada IG @bemkm_unmul berisikan tiga slide dalam satu postingan. 

Postingan pertama, sebuah foto Rudy Mas'ud dengan pakaian dinas berwarna putih lengkap dengan topi di kepala. 

Lalu, tertulis "Rapor 100 Hari Kerja Gubernur Kalimantan Timur". 

Di slide kedua, terpampang sebuah surat menyerupai ijazah, dengan nama Rudy Mas'ud tertulis di sana. 

Kemudian, di slide terakhir, potret sebuah surat dengan adanya angka-angka nilai pada 8 program Rudy Mas'ud turut terpampang. 

7 program itu diberi warga merah dengan nilai D. Yakni pada program Pendidikan Gratis dari SMA/SMK hingga S3, Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan, Distribusi Makanan Bergizi Gratis, Gratis Seragam Sekolah, Gratis Umrah bagi Marbot dan Perjalanan Spiritual bagi Penjaga Rumah Ibadah, Pembangunan Sekolah (SMA) Unggulan, dan Peluncuran Aplikasi SAKTI (Satu Akses Kalimantan Timur), serta Percepatan Pembangunan Infrastruktur. 

"Dalam 100 hari pertama Rudy Mas'ud menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur, kami menilai belum terdapat langkah nyata yang menjawab persoalan rakyat. Banyak masalah masih berulang dan justru memburuk," demikian redaksi unggahan BEM KM Unmul di postingan tersebut. 

"Kasus pembunuhan masyarakat adat di Muara Kate belum terselesaikan, sementara kekerasan dan represifitas terhadap gerakan sipil terus berlangsung. Ketimpangan infrastruktur, kelangkaan BBM dan lamban dalam merespon beredarnya BBM oplosan, serta eksploitasi tambang yang semakin memperparah konflik agraria dan krisis ekologis, ditandai dengan berbagai perampasan ruang hidup rakyat dan banjir yang makin sering melanda berbagai Kabupaten/Kota," lanjut penjelasan BEM KM Unmul pada postingan.

Berangkat dari sana, pihak BEM KM Unmul ungkap pula alasan mereka menerbitkan rapor Rudy Mas'ud itu.