Ia menambahkan, Kaltim memiliki banyak tenaga ahli dan akademisi yang kompeten di bidang pelayanan publik dan kesehatan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengutamakan figur dari daerah sendiri. 

Kritik lainnya juga datang dari Purwadi Purwoharsojo, Dosen di Fakultas Ekonomi Unmul Samarinda. 

Agak keras, Purwadi langsung menyampaikan kepada redaksi bahwa keputusan dewas BLUD dari luar daerah adalah parah. 

"Parah menurut saya keputusan (angkat dewas luar daerah)," ucapnya via pesan WhatsApp kepada redaksi. 

Untuk itu, Purwadi sampaikan harus ada public adress dari pimpinan daerah Kaltim, dalam hal ini Gubernur Rudy Mas'ud perihal keputusan tersebut. 

"Apa alasannya pakai badan pengawas RSUD pakai orang luar dari Kaltim. Kita bisa minta Rudy jelaskan ke publik reason-nya apa kira-kira" jelasnya. 

Hingga berita ini terbit, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemprov Kaltim seputar keputusan pengangkatan dewas BLUD RS plat merah itu dari luar daerah.

Sosok Dewas Disorot 

Redaksi kemudian mencari tahu, soal sosok-sosok yang disorot dalam proses pemilihan dewan pengawas BLUD RS pemerintah ini.