“Dulu bisa bawa pulang Rp250 ribu bersih, sekarang jauh banget bedanya.” tambahnya.

Menanggapi persoalan itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ini. 

Ia menyebut akan mengirim surat resmi ke Menteri Perhubungan agar tarif yang berlaku ditegakkan sesuai aturan.

“Kami sudah siapkan surat untuk Menhub, besok kami serahkan langsung di Jakarta. Kami ingin tarif yang adil, tidak dikurangi sepihak oleh aplikator,” ucap Seno saat diwawancara.

Seno juga menyoroti sikap aplikator berwana kuning alias Maxim yang sering mangkir dari audiensi. 

Orang nomor dua di Kaltim itu menegaskan izin operasional Maxim akan dicabut jika tetap tidak kooperatif.

“Maxim sudah tiga kali tidak hadir, sudah sering diundang Dishub, DPRD, Pemprov. Kalau besok tidak datang juga, kami keluarkan SP-3, dan operasionalnya akan kami tutup,” tegasnya.

Ia menambahkan, pencabutan izin terhadap aplikator yang bandel tidak berarti menghilangkan lapangan kerja. 

“Karena mitra bisa pindah ke aplikator lain, seperti Gojek atau Grab,” katanya.

Regulasi tarif di Kaltim sendiri mengacu pada SK Gubernur Kaltim Nomor 1000.3.3.1/K.673/2023.