ARUSBAWAH.CO - Pertemuan antara Komisi IV DPRD Kota Samarinda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) digelar dalam agenda rapat dengar pendapat pada Selasa (5/5/2026).
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Paripurna Lantai 2 DPRD dengan fokus pembahasan pada kesiapan pelaksanaan kurikulum baru serta kondisi sarana pendidikan.
Isu yang dibahas mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, TK hingga PAUD. Forum tersebut menjadi langkah awal untuk memetakan berbagai persoalan pendidikan di Samarinda.
Jalannya rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, bersama sejumlah anggota dewan, dan dihadiri Plt Kepala Disdikbud Samarinda, Ibnu Araby beserta jajarannya.
Dalam keterangannya, Novan menilai diskusi yang berlangsung masih bersifat umum dan belum masuk ke tahap teknis.
Tiga sektor utama yang menjadi perhatian meliputi kurikulum, tenaga pengajar, serta fasilitas pendidikan.
“Pembahasan hari ini masih pada tahap gambaran besar, mencakup kurikulum, tenaga pengajar, dan fasilitas pendidikan yang menjadi penopang utama kualitas pembelajaran,” ujar Novan.
Novan memaparkan bahwa penerapan kurikulum terbaru membawa tambahan materi muatan lokal berupa bahasa daerah.
Untuk wilayah Samarinda, bahasa Kutai menjadi salah satu materi yang diterapkan.
Namun, belum semua tenaga pendidik memiliki kemampuan untuk mengajarkannya, sehingga hal ini menjadi kendala dalam implementasi di sekolah.
“Untuk kurikulum, ada penambahan muatan seperti bahasa daerah. Di Samarinda menggunakan bahasa Kutai, tetapi tidak semua guru menguasai materi tersebut, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.
Di sisi lain, penguatan pembelajaran berbasis teknologi seperti coding dan kecerdasan buatan juga belum berjalan optimal.
Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang tersebut menjadi faktor penghambat.
Bahkan, beberapa sekolah masih membutuhkan bantuan pihak luar untuk menjalankan program tersebut.
“Pembelajaran digital seperti coding sebenarnya sudah mulai berjalan, namun masih terkendala pada kesiapan tenaga pengajar. Kalau gurunya belum siap, maka proses pembelajaran tidak akan maksimal,” jelasnya.
Permasalahan lain yang disorot adalah kekurangan tenaga pendidik yang cukup besar.
Data yang disampaikan menunjukkan jumlah kekurangan guru saat ini telah melebihi 500 orang dan berpotensi meningkat hingga sekitar 765 orang sampai akhir tahun.
Kondisi ini dinilai perlu penanganan cepat agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.
“Per hari ini saja kita kekurangan lebih dari 500 guru. Kalau dihitung sampai akhir tahun, bisa mencapai sekitar 765 tenaga pengajar. Ini angka yang cukup besar dan harus segera dicarikan solusi,” ucapnya.
Keterbatasan tersebut, lanjutnya, belum dapat sepenuhnya diatasi melalui rekrutmen CPNS karena masih adanya tahapan administrasi dan pelatihan sebelum tenaga pengajar dapat bertugas.
Sementara itu, aturan terkait perekrutan tenaga non-ASN juga membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menutup kekurangan secara cepat.
Selain tenaga pengajar, perhatian juga diarahkan pada ketimpangan fasilitas pendidikan di wilayah pinggiran dan daerah seberang yang dinilai belum merata.
Beberapa sekolah masih membutuhkan peningkatan sarana agar kualitas pendidikan bisa setara dengan wilayah lainnya.
Keterbatasan anggaran untuk PAUD dan pendidikan nonformal turut menjadi sorotan, mengingat pemerintah telah menetapkan program wajib belajar selama 13 tahun.
Hal ini dinilai perlu penyesuaian kebijakan agar seluruh jenjang pendidikan mendapatkan dukungan yang seimbang.
Sebagai upaya jangka pendek, DPRD mendorong pemanfaatan anggaran yang tersedia secara maksimal, termasuk penggunaan dana BOSDA untuk membantu kebutuhan tenaga pendidik dengan batas tertentu.
Sementara untuk jangka menengah, pemerintah daerah menyiapkan program PGLP dengan alokasi anggaran sekitar Rp35 miliar.
“Program ini diharapkan bisa memberikan kepastian kesejahteraan bagi tenaga pendidik, dengan kisaran gaji sekitar Rp2,7 juta untuk guru dan Rp2,1 juta untuk tenaga non-guru,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kesiapan tenaga pengajar dan pemerataan fasilitas, selain dari penerapan kurikulum itu sendiri. (adv/naa)
