ARUSBAWAH.CO - Adanya kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah panti asuhan di Samarinda memicu keprihatinan kalangan legislatif.
DPRD Kota Samarinda pun meminta pemerintah kota, khususnya Dinas Sosial, untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh panti yang beroperasi di wilayah tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Yakob Pangedongan, menilai bahwa lembaga pengasuhan anak yang semestinya menjadi tempat aman dan nyaman, justru dalam sejumlah kasus malah menciptakan luka psikologis baru bagi anak-anak yang dititipkan.
“Kami menerima laporan terkait dugaan kekerasan di salah satu panti. Ini bukan hal sepele. Anak-anak justru menjadi korban di tempat yang seharusnya melindungi mereka,” ujar Yakob kepada awak media, Jumat (27/06/2025).
Menurut Yakob, sudah saatnya dilakukan audit menyeluruh, mulai dari aspek legalitas izin, kesiapan sarana dan prasarana, hingga kemampuan dan integritas para pengasuh yang terlibat langsung dalam perawatan anak-anak.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan yang selama ini dilakukan terhadap lembaga-lembaga pengasuhan. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya bertindak ketika ada kasus yang mencuat ke permukaan.
“Pemkot perlu bersikap aktif. Jangan hanya menunggu laporan. Seluruh panti asuhan harus dicek secara berkala agar standar perlindungan anak benar-benar diterapkan,” tegasnya.
Yakob menambahkan bahwa penanganan persoalan ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.
Ia menyerukan adanya sinergi antara Dinas Sosial, lembaga perlindungan anak, serta aparat penegak hukum, agar kejadian serupa bisa dicegah sejak dini.
“Tujuan kita jelas: memastikan anak-anak yang hidup di panti diasuh dengan layak, aman, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan,” pungkasnya. (adv)
