ARUSBAWAH.CO - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Samarinda mulai menguji klaim capaian kinerja Pemerintah Kota.
Fokus utama mengarah pada indikator Kota Layak Huni serta kualitas layanan infrastruktur yang selama ini dilaporkan dalam LKPj 2025.
Langkah ini dilakukan bukan sekadar formalitas.
Pansus ingin memastikan apakah angka-angka yang tercantum benar-benar mencerminkan kondisi riil yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Wakil Ketua Pansus LKPj DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa proses verifikasi dilakukan dengan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya untuk mencocokkan data laporan dengan fakta aktual.
“Kami memverifikasi apakah data dan klaim yang disampaikan dalam LKPj itu benar, baik dari sisi metodologi maupun fakta di lapangan,” ujarnya usai rapat di Gedung DPRD Samarinda, Kamis (16/4/2026) kemarin,
Klaim Hampir 100 Persen, Tapi Realita Dipertanyakan
Dalam dokumen LKPj, capaian indikator Kota Layak Huni disebut hampir menyentuh 100 persen.
Bahkan, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) diklaim mencapai angka maksimal.
Namun di balik angka tersebut, muncul pertanyaan besar.
Abdul Rohim menilai ada kemungkinan kesenjangan antara data administratif dengan kondisi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Apa yang dirasakan masyarakat dengan apa yang dilihat secara visual, kadang ada gap. Misalnya masih ada banjir, kebersihan kota belum optimal, hingga kabel yang semrawut,” jelasnya.
Pansus Belum Ambil Kesimpulan
Meski indikasi ketidaksesuaian mulai terlihat, Pansus belum ingin terburu-buru menarik kesimpulan.
Saat ini, proses masih berada pada tahap awal, yakni pengumpulan data dan pendalaman informasi dari berbagai OPD terkait.
“Kami belum bisa menyimpulkan. Sementara ini hipotesis kami ada kesenjangan antara data dan fakta, tapi itu masih harus dibuktikan,” tegasnya.
DPRD Siapkan Cek Fakta Langsung
Sebagai langkah lanjutan, Pansus LKPj DPRD Samarinda akan turun langsung ke lapangan.
Verifikasi ini penting untuk memastikan apakah indikator yang dilaporkan benar-benar selaras dengan kondisi nyata di masyarakat.
Peninjauan lapangan akan menjadi penentu apakah klaim capaian kinerja pemerintah kota valid, atau justru perlu dikoreksi.
“Hasil akhir baru bisa kami simpulkan setelah seluruh proses selesai, mulai dari pemanggilan OPD hingga verifikasi lapangan,” pungkas Abdul Rohim.
Di tengah sorotan ini, publik kini menunggu: apakah angka-angka yang terlihat “sempurna” itu benar-benar mencerminkan wajah Samarinda hari ini, atau justru menyimpan cerita yang berbeda di lapangan. (adv)
