ARUSBAWAH.CO - Di balik upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan, masih ada persoalan dasar yang ternyata belum tuntas: data aset sekolah yang belum sepenuhnya tertata rapi.
Kondisi ini ikut disorot Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, yang menilai masalah administrasi tersebut bisa berdampak panjang pada nasib pendidikan di Kota Tepian.
Aset Sekolah Belum Tertata, Jadi Masalah Serius
Anhar menyebut, masih adanya sekolah yang belum memiliki data aset lengkap secara administratif bukan hal sepele.
Sebab, hal itu bisa memengaruhi peluang daerah dalam mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat.
Salah satunya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan yang mensyaratkan kejelasan data sebagai dasar penyaluran.
“Jangan sampai hanya satu atau dua sekolah yang bermasalah, lalu digeneralisasi semuanya. Saya tadi minta dijelaskan sebenarnya ada berapa sekolah yang belum tercatat secara administratif di bidang aset,” ujarnya.
DPRD Minta Disdikbud Benahi Data Satu per Satu
Anhar meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda segera turun tangan melengkapi seluruh data sekolah secara rinci.
Mulai dari status lahan, legalitas bangunan, hingga pencatatan aset yang belum terselesaikan.
Menurutnya, tanpa data yang benar-benar lengkap, pengawasan anggaran pendidikan akan sulit dilakukan secara maksimal.
Ketika Data Jadi Penentu Nasib Bantuan
Lebih jauh, Anhar menegaskan bahwa ketidakjelasan data aset membuat DPRD belum bisa menilai secara utuh kebutuhan pendidikan di Samarinda.
Ia menilai, persoalan ini juga bisa memicu kebingungan di masyarakat ketika ada sekolah yang menerima bantuan, sementara sekolah lain tidak.
“Kalau ada pertanyaan dari masyarakat soal kenapa sekolah tertentu mendapat bantuan dan sekolah lain tidak, DPR harus tahu alasannya. Semua harus jelas dan terdata,” katanya.
Pendidikan Harus Berbasis Data Nyata
Anhar menegaskan, DPRD tidak ingin lagi mengambil keputusan tanpa basis data yang jelas.
Menurutnya, setiap program pendidikan harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, bukan sekadar administrasi di atas kertas.
Dengan pembenahan data aset sekolah, ia berharap alokasi anggaran pendidikan bisa lebih tepat sasaran dan tidak lagi menyisakan ruang tanya di masyarakat. (adv)
