ARUSBAWAH.CO -  Di balik angka-angka besar dalam APBD, ada satu hal yang mulai disorot serius oleh DPRD Kota Samarinda: kejelasan data dan dampak nyata bagi masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tak lagi cukup hanya soal penyerapan anggaran—tetapi harus terukur, transparan, dan berdampak langsung.

Dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026), Iswandi mengingatkan bahwa DPRD memiliki landasan kuat untuk menolak kebijakan anggaran yang tidak disertai indikator jelas.

Ia bahkan secara tegas menyinggung komposisi belanja modal yang dinilai masih belum ideal.

“Kalau belanja modal di bawah 22 persen dan tidak ada program konkret penciptaan 5 ribu lapangan kerja, itu bisa jadi alasan kami untuk menolak,” ujarnya.

Belanja Besar, Dampak Dipertanyakan

Sorotan tidak berhenti di situ. Berdasarkan data APBD 2025, total anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencapai sekitar Rp173,2 miliar.

Namun, lebih dari separuhnya—sekitar Rp64,9 miliar—tersedot untuk belanja operasional.

Bagi DPRD, angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah cermin dari arah kebijakan anggaran.

“Sebagian besar habis untuk operasional. Lalu parameter keberhasilannya apa? Selama ini lebih banyak administratif,” kata Iswandi.

Dalam perspektif human interest, kondisi ini berimplikasi langsung pada masyarakat.

Ketika anggaran besar tidak diimbangi hasil nyata, maka harapan akan peningkatan layanan publik, lapangan kerja, hingga kesejahteraan bisa tertunda.

Uang Keluar Harus Seimbang dengan PAD

Iswandi menekankan pentingnya pendekatan berbasis hasil (outcome-based budgeting).

DPRD, kata dia, akan mendorong adanya perbandingan konkret antara anggaran yang dikeluarkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita harus lihat, berapa uang yang keluar dan berapa yang kembali ke daerah. Harus signifikan,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa setiap rupiah dalam APBD sejatinya adalah milik publik—yang seharusnya kembali dalam bentuk manfaat nyata.

Aset Daerah Masih Jadi PR Besar

Selain anggaran, pengelolaan aset daerah juga menjadi perhatian serius. Iswandi mengungkapkan masih banyak aset bermasalah yang belum tertangani secara optimal.

DPRD pun akan meminta data rinci terkait:

• Aset yang berhasil diselamatkan
• Aset yang masih terbengkalai
• Aset yang justru membebani biaya pemeliharaan

“Berapa yang selesai? Berapa yang masih jadi beban? Ini harus jelas,” ujarnya.

Dampak Sistemik Jika BPKAD Lemah

Sebagai lembaga yang mengelola keuangan dan aset, posisi BPKAD dinilai sangat strategis. Iswandi mengingatkan, jika pengelolaannya lemah, dampaknya bisa merembet ke seluruh struktur APBD.

“Kalau BPKAD lemah, kebocorannya bukan hanya di satu dinas, tapi bisa ke seluruh APBD,” tegasnya.

DPRD Dorong Pengawasan Berbasis Data

Ke depan, DPRD Samarinda memastikan pendekatan pengawasan akan lebih berbasis data, bukan sekadar wacana. Transparansi, indikator kinerja, dan akuntabilitas menjadi kata kunci.

“Tidak perlu banyak bicara. Tunjukkan data yang jelas dan indikator terukur. Itu yang akan kami dorong,” pungkas Iswandi. (adv)