ARUSBAWAH.CO -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menanggapi wacana pelibatan mereka dalam Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan respons beragam.

Beberapa anggota menyatakan keberatan jika lembaga legislatif harus masuk ke dalam struktur yang dibentuk oleh eksekutif.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan penolakannya terhadap keterlibatan DPRD dalam Satgas bentukan Pemerintah Kota (Pemkot).

Menurutnya, secara prinsip ketatanegaraan, posisi DPRD adalah mitra sejajar, bukan bagian dari instrumen eksekutif.

“Dewan tidak berada di bawah wali kota. Kalau Pemkot bentuk Satgas, itu urusan mereka. DPRD bisa menjalankan fungsi pengawasan secara independen dengan mekanisme sendiri. Saya pribadi tidak setuju bergabung dalam struktur Satgas,” ujarnya tegas, Kamis (19/6/2025).

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyatakan bahwa belum ada keputusan final dari lembaga terkait tawaran tersebut.