Menanggapi isu pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) yang sempat menjadi sorotan, Yenni menegaskan bahwa kebijakan tersebut sama sekali tidak memengaruhi pelaksanaan reses.

“Pemotongan TKD tidak berdampak pada kegiatan reses. Tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas anggota dewan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran justru lebih dirasakan masyarakat, terutama karena defisit daerah yang cukup besar.

Meski begitu, Yenni optimis formasi pemerintahan yang baru bisa menghadirkan solusi yang lebih baik.

“Yang terdampak sebenarnya bukan DPRD. Dampaknya lebih besar dirasakan masyarakat karena defisit kita sekitar enam triliun. Tapi dengan kebijakan pemerintahan baru, saya yakin akan ada solusi terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, Yenni berharap koordinasi antara legislatif dan eksekutif semakin solid di tahun mendatang agar kebutuhan publik dapat direspons lebih cepat dan tepat.

(adv)