ARUSBAWAH.CO - Komisi II DPRD Kalimantan Timur kembali menaruh perhatian pada kualitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya terkait kedisiplinan dan kesejahteraan mereka.
DPRD Kaltim meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap isu ini demi terciptanya pelayanan publik yang lebih profesional bagi masyarakat Kaltim.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, M. Husni Fahruddin.
Husni menegaskan bahwa arahan Menteri PAN-RB mengenai peningkatan kualitas ASN sangat sejalan dengan kebutuhan daerah.
“Kalau kualitas ASN meningkat, otomatis kinerjanya juga ikut terdongkrak. Yang tidak kalah penting adalah soliditas di antara para ASN,” ujarnya.
DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan kedisiplinan ASN, mengingat masih adanya persepsi publik bahwa ASN bekerja dengan ritme yang terlalu santai.
Karena itu, Husni menilai perlu adanya langkah konkret untuk membangun budaya kerja yang lebih produktif, adaptif, dan profesional.
“Dengan standar penghasilan yang ada, sudah sewajarnya kualitas dan kesejahteraan ASN ditingkatkan. Ketika kesejahteraan naik, kinerjanya ikut naik,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat telah mulai melakukan penyesuaian gaji dan insentif ASN, termasuk penerapan sistem kerja berbasis kinerja.
DPRD Kaltim pun memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut.
Lebih jauh, Husni menekankan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia.
ASN di dua sektor ini, menurutnya, layak mendapatkan perhatian dan dukungan lebih berupa tunjangan serta insentif yang memadai.
“Pemerintah provinsi perlu memberikan insentif lebih baik kepada ASN maupun tenaga honorer, terutama tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, baik yang tetap maupun yang belum tetap. Ini bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas SDM daerah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh layanan publik, termasuk layanan pemakaman, membutuhkan dukungan kinerja ASN yang disiplin dan solid.
“Kalau masyarakat tidak sehat, mereka juga tidak bisa berpikir dengan baik. Karena itu kesehatan dan pendidikan harus tetap menjadi sektor utama untuk memajukan daerah,” pungkasnya.
(adv)
