ARUSBAWAH.CO - Dalam rangka monitoring perizinan dan pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Komisi I DPRD Kaltim bersama Ketua DPRD Hasanuddin Mas'ud mengunjungi Hotel Royal Suite Balikpapan, Kamis (15/5/2025).

Bangunan hotel yang berdiri di atas tanah milik Pemkot Balikpapan ini merupakan aset Pemprov Kaltim yang sebelumnya berfungsi sebagai guest house, lalu dikelola melalui kerja sama dengan pihak swasta menjadi Hotel Royal Suite.

Dalam kunjungan monitoring ini, ditemukan indikasi penyimpangan dari mitra swasta terkait pelaksanaan kontrak pengelolaan aset.

Hasanuddin Mas'ud, selaku Ketua DPRD Kaltim, menegaskan kontrak kerja sama yang ada saat ini telah mengalami wanprestasi.

Menurutnya, ada penyalahgunaan aset serta perubahan fungsi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

"Kontrak yang berlaku sudah wanprestasi, artinya ada penyimpangan dan penyalahgunaan aset. Penggunaan tidak sesuai dengan kontrak awal, ada kewajiban mitra yang tidak ditunaikan selama bertahun-tahun, maka ini tidak bisa lagi dibiarkan. Saya harap di tahun 2025 tidak diberikan ruang lagi," terang Hasanuddin.

Ia mengimbau BPKAD Provinsi Kalimantan Timur agar menyusun strategi ke depan guna mencegah terulangnya kasus serupa.