ARUSBAWAH.CO - Ketimpangan fasilitas pendidikan di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian serius DPRD Kaltim.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, mendesak pemerintah daerah melakukan pendataan menyeluruh terhadap sarana pendidikan yang dinilai sudah tidak layak digunakan.
Isu ini mencuat setelah Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti kesenjangan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah dalam forum tahunan outlook ekonomi nasional.
Dalam pemaparannya, Presiden menggambarkan masih adanya siswa yang harus menyeberangi sungai tanpa jembatan memadai demi bisa sampai ke sekolah, sebuah kondisi yang menurut Yenni, juga masih terjadi di sejumlah wilayah Kaltim.
“Pemaparan Presiden menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah. Jembatan, akses jalan, dan fasilitas pendukung lainnya untuk siswa masih harus dibenahi,” ujar politikus PKB tersebut.
Yenni menilai banyak fasilitas pendidikan di Kaltim, mulai dari ruang kelas hingga gedung sekolah, yang sudah tidak sesuai standar dan perlu ditangani secara cepat dan terencana.
Ia menekankan perlunya inventarisasi lengkap agar pembangunan bisa diarahkan pada titik-titik yang benar-benar membutuhkan.
“Bukan hanya jembatan. Ruang kelas dan bangunan sekolah yang sudah tidak layak juga harus dicatat dan segera diperbaiki,” tegasnya.
Presiden Prabowo dalam pidatonya juga mendorong keterlibatan TNI–Polri dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, yang dapat bersinergi dengan Kemendiktisaintek melalui kontribusi mahasiswa maupun lulusan teknik sipil.
Yenni menilai arahan tersebut sebagai peluang percepatan pembangunan pendidikan di daerah.
Menurutnya, pemda dan DPRD harus merespons cepat karena akses pendidikan yang aman dan memadai sangat krusial bagi siswa, mulai dari berangkat hingga kembali ke rumah.
Ia menambahkan, keluhan masyarakat mengenai minimnya infrastruktur pendidikan sering muncul dalam kegiatan reses para anggota dewan, termasuk kekhawatiran terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dapat menghambat pembangunan.
“Semua aspirasi masyarakat sangat penting dan harus menjadi pertimbangan pemerintah,” pungkasnya.
(adv)
