ARUSBAWAH.CO - Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan dari DPRD Kaltim menegaskan perlunya evaluasi mendalam oleh pemerintah provinsi terhadap program Gratispol, khususnya mekanisme bantuan kuliah.

Menurutnya, peninjauan ini penting mengingat anggaran Gratispol tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun. 

“Untuk sektor pendidikan, terutama bantuan biaya kuliah, analisis yang mendalam dari sisi regulasi sangat diperlukan. Idealnya, program ini diperkuat dengan payung hukum berupa peraturan daerah. Apalagi ke depan tantangannya bisa semakin rumit karena penerimanya mencakup mahasiswa sampai semester delapan,” ujar Agusriansyah, Jumat (21/11/2025).

Ia menambahkan bahwa setiap periode pencairan, keluhan yang sama kembali muncul: pembayaran UKT yang tak kunjung tiba di kampus.

Dari puluhan perguruan tinggi mitra, tercatat baru tujuh PTN yang sudah memperoleh pencairan.

Menurutnya, lamanya proses pencairan anggaran pemerintah sering tidak sejalan dengan jadwal pembayaran UKT yang biasanya jatuh pada awal tahun akademik.

“UKT harus dibayar pada Januari, sementara anggaran pemerintah, dalam kondisi paling cepat, baru bisa dicairkan Februari. Ini perlu solusi agar keterlambatan berbulan-bulan tidak terulang, atau mahasiswa tidak harus menalangi dulu,” tegasnya.

Agusriansyah berharap mekanisme pencairan ke depan bisa lebih cepat dan teratur.

Ia juga mengingatkan pentingnya kelengkapan berkas dari pihak universitas, agar mahasiswa penerima Gratispol tidak lagi terbebani biaya di awal semester, keluhan yang selama ini paling sering muncul dari orang tua maupun mahasiswa.

(adv)