ARUSBAWAH.CO -  Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas'ud menegaskan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program pendidikan gratis Gratispol yang disiapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga 2030.

Menurut Syahariah, komitmen Pemprov Kaltim menyiapkan anggaran lebih dari Rp7,1 triliun untuk pendidikan merupakan langkah besar yang belum banyak dilakukan daerah lain di Indonesia.

“Kalau kita lihat, hampir belum ada provinsi di Indonesia yang berani menyiapkan anggaran pendidikan sebesar ini, kecuali mungkin DKI Jakarta karena kapasitas APBD-nya memang tinggi,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi terhadap keberanian dan niat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam membangun sektor pendidikan melalui program Gratispol.

“Ini patut diapresiasi. Artinya ada keberanian dan keseriusan pemerintah untuk investasi sumber daya manusia melalui pendidikan,” katanya.

DPRD Minta Sosialisasi dan Penyaluran Dilakukan Hati-Hati

Meski begitu, Syahariah menekankan bahwa besarnya anggaran harus dibarengi dengan kecermatan dalam proses sosialisasi dan penyaluran program.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami mekanisme program agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana sosialisasinya benar-benar sampai ke masyarakat, kemudian penyalurannya juga harus hati-hati dan tepat sasaran,” ujarnya.

Politisi Komisi IV DPRD Kaltim itu mengatakan pengawasan akan terus dilakukan agar program tidak hanya besar secara anggaran, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya.

“Jangan sampai programnya besar, tapi pelaksanaannya nanti menimbulkan persoalan baru,” katanya.

Gratispol Didorong Tingkatkan IPM dan Tekan Pengangguran

Syahariah juga menilai program Gratispol harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur.

Ia berharap program pendidikan gratis tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus menekan angka pengangguran di daerah.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar kuliah gratis, tetapi bagaimana kualitas SDM kita meningkat, IPM naik, dan angka pengangguran juga bisa ditekan,” ujarnya.

Menurutnya, Kalimantan Timur membutuhkan sumber daya manusia yang siap bersaing, terutama menghadapi perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pertumbuhan industri di daerah.

Pemprov Kaltim Siapkan Rp7,1 Triliun hingga 2030

Sebelumnya, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim, Dasmiah menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim telah menyusun proyeksi anggaran Gratispol hingga 2030 dengan total lebih dari Rp7,1 triliun.

Pada 2025, anggaran program dialokasikan sebesar Rp204,6 miliar untuk 33.546 mahasiswa baru.

Kemudian pada 2026, anggaran meningkat menjadi Rp1,315 triliun dengan target penerima 124.045 mahasiswa.

Anggaran terus naik hingga 2030 dan diproyeksikan mencapai Rp1,480 triliun dengan target penerima 143.499 mahasiswa.

Program Gratispol menjadi salah satu program prioritas Pemprov Kaltim untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. (sobizz/pra)