ARUSBAWAH.CO - Dalam rangka monitoring dan evaluasi, Sabaruddin Panrecalle selaku Ketua Komisi II DPRD Kaltim memimpin langsung pembahasan terkait prognosis Rancangan APBD 2026 dan P-APBD 2025.
Kegiatan ini turut melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur.
Sabaruddin menyampaikan bahwa proses penyusunan prognosis melibatkan lebih dari satu OPD, bahkan mencakup hampir seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Kerja sama lintas komisi, seperti Komisi I, II, dan IV, sangat dibutuhkan untuk menyusun anggaran secara menyeluruh, baik anggaran murni maupun perubahan.
"Formulasi yang kami sampaikan memiliki beberapa tahapan. Ini bukan pekeriaan satu OPD saja. Semua rancangan, baik itu anggaran perubahan maupun anggaran murni, memiliki target dan sasaran masing-masing. Idealnya, proses ini dimulai sejak bulan Mei hingga Juli atau Agustus," terangnya, Rabu (28/5/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa Komisi II sedang aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan melakukan forum dengar pendapat dengan mitra kerja, termasuk BPKAD dan Bapenda.
Pertemuan kali ini tidak dihadiri oleh Kepala Bapenda karena ada agenda lain, sehingga pemaparan secara rinci belum bisa dilakukan.
"Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bapenda hari ini, padahal kami berharap bisa menggali informasi lebih dalam. InsyaAllah dalam waktu dekat akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas hal ini lebih jauh," ujarnya.
Hingga saat ini, Sabaruddin menyebut Komisi II belum mendapatkan informasi yang jelas terkait realisasi anggaran.
Komisi II meminta kehadiran langsung kepala dinas yang berkompeten dalam rapat lanjutan agar penyampaian data lebih akurat dan lengkap.
"Kami berharap para kepala OPD bisa memberikan data yang lengkap dan tepat, agar proses perencanaan dan pengawasan berjalan maksimal," jelasnya.
Kegiatan monitoring ini adalah wujud DPRD Kaltim dalam memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah, serta menjamin setiap dana yang dikeluarkan berdampak maksimal bagi warga Benua Etam. (adv)
