ARUSBAWAH.CO - Dalam rangka monitoring dan evaluasi, Sabaruddin Panrecalle selaku Ketua Komisi II DPRD Kaltim memimpin langsung pembahasan terkait prognosis Rancangan APBD 2026 dan P-APBD 2025.

Kegiatan ini turut melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur.

Sabaruddin menyampaikan bahwa proses penyusunan prognosis melibatkan lebih dari satu OPD, bahkan mencakup hampir seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kerja sama lintas komisi, seperti Komisi I, II, dan IV, sangat dibutuhkan untuk menyusun anggaran secara menyeluruh, baik anggaran murni maupun perubahan.

"Formulasi yang kami sampaikan memiliki beberapa tahapan. Ini bukan pekeriaan satu OPD saja. Semua rancangan, baik itu anggaran perubahan maupun anggaran murni, memiliki target dan sasaran masing-masing. Idealnya, proses ini dimulai sejak bulan Mei hingga Juli atau Agustus," terangnya, Rabu (28/5/2025). 

Ia juga menyampaikan bahwa Komisi II sedang aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan melakukan forum dengar pendapat dengan mitra kerja, termasuk BPKAD dan Bapenda.