Tak hanya soal jadwal pemilu, Sofyan juga menyinggung wacana perubahan mekanisme Pilkada, terutama terkait isu politik uang (money politic) yang makin merajalela dalam sistem pemilihan langsung.

Menurutnya, demokrasi sejati hanya dapat terwujud jika rakyat diberi hak penuh untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

“Saya pribadi tetap mendukung Pilkada langsung. Tapi pengawasan harus ditingkatkan. Baik pemberi maupun penerima politik uang harus dihukum tegas. Jangan sampai dalih ‘pesta demokrasi lima tahunan’ jadi pembenaran,” tegasnya.

Sofyan juga mengungkapkan adanya usulan untuk menyesuaikan mekanisme Pilkada dengan tingkat kedewasaan demokrasi di setiap daerah.

“Misalnya, pemilihan langsung tetap di provinsi, tapi di kabupaten/kota yang belum siap bisa dikembalikan ke DPRD. Ini masih jadi wacana dan belum final,” tutupnya.

MK Sudah Buat Putusan 

Sebelumnya, MK memutuskan bahwa pemilihan umum (pemilu) nasional tidak lagi digelar serentak dengan pemilu daerah atau lokal.