Pihaknya pun telah menyerahkan peta itu ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) untuk diverifikasi.

Menurut Rustam, itu bukan kali pertama kawasan KHDTK terdampak tambang.

Rustam mengungkapkan bahwa sebelumnya air limbah tambang pernah mencemari kawasan, bahkan pernah menyebabkan longsor di hutan pendidikan itu.

“Kita sudah lapor sejak Agustus 2024 lalu, tapi aktivitas mereka pelan-pelan merambat terus,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tim dari Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup (GAKKUM) dan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) serta Dinas Kehutanan Kaltim telah turun langsung ke lokasi.

Kini aktivitas tambang itu menurut Rustam dalam penanganan aparat penegak hukum.

Ia mengungkapkan bahwa laporan resmi juga akan segera disampaikan Dekan Fakultas Kehutanan Unmul.

Sementara itu, Mareta Sari dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim menyebutkan bahwa persoalan tambang di kawasan KHDTK bukan hal baru.

Berdasarkan catatan JATAM, sudah sejak 2007 kawasan itu dikepung oleh lima perusahaan tambang.